Partai Persatuan Pembangunan menyerahkan sepenuhnya evaluasi kementerian yang telah dilakukan oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) kepada Presiden. Jika memang berujung pada resuffle kabinet.
"Adapun setelah penilaian itu perlu reshuffle atau tidak, itu sepenuhnya kewenangan Presiden," kata Wasekjen PPP Romahurmuzy di Jakarta, Selasa (13/7).<>
Menurut dia, Presidenlah yang mengetahui apakah kinerja para menterinya baik atau buruk. Kemudian apakah perlu penghukuman mulai dari sekedar ditegur, dicambuk atau di-reshuffle.
"Prinsipnya, peningkatan kinerja harus menjadi acuan ke depan," tutur Sekretaris Fraksi PPP ini.
Pria yang kerap disapa Romi ini menilai yang namanya evaluasi haruslah terukur. Berdasarkan parameter yang baku dan disesuaikan dengan kontrak kinerja. (ful)
Terpopuler
1
Para Kiai Sepuh ‘Turun Gunung’ Jelang Muktamar 1984
2
Kiai Zulfa: Yang Sudah Jadi Pejabat dan Menteri Tak Perlu Dipaksa Mimpin NU
3
BEM PTNU Se-Nusantara Desak DPR RI Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola Kejaksaan demi Perkuat Kepercayaan Publik
4
LF PBNU Sebut Suara Dentuman Semalam Berasal dari Meteor Jatuh
5
18 Tahun Bertahan di Tengah Tambang, Warga Kalimantan Selatan Tuntut Keadilan Lingkungan
6
Kalkulator Waris NU Online: Hitung Hak Ahli Waris dalam Sekejap
Terkini
Lihat Semua
