Partai Persatuan Pembangunan menyerahkan sepenuhnya evaluasi kementerian yang telah dilakukan oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) kepada Presiden. Jika memang berujung pada resuffle kabinet.
"Adapun setelah penilaian itu perlu reshuffle atau tidak, itu sepenuhnya kewenangan Presiden," kata Wasekjen PPP Romahurmuzy di Jakarta, Selasa (13/7).<>
Menurut dia, Presidenlah yang mengetahui apakah kinerja para menterinya baik atau buruk. Kemudian apakah perlu penghukuman mulai dari sekedar ditegur, dicambuk atau di-reshuffle.
"Prinsipnya, peningkatan kinerja harus menjadi acuan ke depan," tutur Sekretaris Fraksi PPP ini.
Pria yang kerap disapa Romi ini menilai yang namanya evaluasi haruslah terukur. Berdasarkan parameter yang baku dan disesuaikan dengan kontrak kinerja. (ful)
Terpopuler
1
PBNU Rilis Twibbon Hari Santri 2026, Unduh Linknya di Sini
2
Khutbah Jumat: 6 Teladan Nabi Yahya bagi Generasi Muda
3
Khutbah Jumat: Krisis Integritas, Ketika Dosa Dianggap Biasa
4
Khutbah Jumat: Menjaga Makanan Halal, Menjaga Keberkahan Hidup
5
KH Syukron Makmum dan Daarul Rahman-nya
6
Karhutla Belum Reda, Rais Aam PBNU Ajak Masyarakat Terus Berdoa agar Musibah Segera Berakhir
Terkini
Lihat Semua
