Partai Persatuan Pembangunan menyerahkan sepenuhnya evaluasi kementerian yang telah dilakukan oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) kepada Presiden. Jika memang berujung pada resuffle kabinet.
"Adapun setelah penilaian itu perlu reshuffle atau tidak, itu sepenuhnya kewenangan Presiden," kata Wasekjen PPP Romahurmuzy di Jakarta, Selasa (13/7).<>
Menurut dia, Presidenlah yang mengetahui apakah kinerja para menterinya baik atau buruk. Kemudian apakah perlu penghukuman mulai dari sekedar ditegur, dicambuk atau di-reshuffle.
"Prinsipnya, peningkatan kinerja harus menjadi acuan ke depan," tutur Sekretaris Fraksi PPP ini.
Pria yang kerap disapa Romi ini menilai yang namanya evaluasi haruslah terukur. Berdasarkan parameter yang baku dan disesuaikan dengan kontrak kinerja. (ful)
Terpopuler
1
5 Santri Laki-laki Jadi Korban Pelecehan Seksual, Syekh Ahmad Al Misry Jadi Tersangka
2
Sambangi PBNU, 23 PWNU Sampaikan Harapan Soal Muktamar ke-35 NU
3
Innalillahi, Pengurus Muslimat NU Kemayoran Wafat dalam Kecelakaan Kereta di Bekasi
4
KA Jarak Jauh Tabrak KRL di Bekasi Timur, Gerbong Perempuan Ringsek
5
3 Orang Tewas dalam Tabrakan Kereta di Bekasi, KAI Minta Maaf Fokus Evakuasi
6
Stasiun Bekasi Timur Ditutup Sementara, KRL Hanya Beroperasi hingga Stasiun Bekasi
Terkini
Lihat Semua