PPP: Tidak Etis Jika Jatah Menteri Dibicarakan Saat ini
NU Online · Ahad, 24 Mei 2009 | 23:25 WIB
Partai persatuan Pembangunan (PPP) mengaku tidak pernah menandatangani kesepakatan kursi menteri terkait dukungan partai tersebut ke pasangan SBY-Boediono di pilpres. Namun diakui pembicaraan soal menteri itu baru sebatas pembicaraan secara lisan saja.
"Setahu saya DPP PPP tidak pernah bikin kesepakatan tertulis soal kursi menteri. Baru sebatas pembicaraan-pembicaraa saja," jelas Wakil Sekjen DPP PPP Taufiqulhadi, Minggu (24/5).<>
Menurut Taufiq, sebagai mitra koalisi pembicaraan soal posisi kursi kabinet sah-sah saja. Tapi tidak etis jika dilakukan dalam berkoalisi yang jadi patokan hanya kekuasaan.
"Kami berpendapat sebaiknya mitra koalisi kerja keras dulu memenangkan SBY-Boediono di pilpres, sebelum bicara menteri di kabinet," ujar Taufiq.
Sebelumnya dikabarkan beberapa partai pendukung SBY yang menentang cawapres Boediono, seperti PPP, dan PKS, akhirnya luluh karena ada kesepakatan jatah kursi di kabinet jika pasangan SBY-Boediono terpilih. (dtk)
Terpopuler
1
Diduga Tertipu Program MBG, 13 Pengasuh Pesantren Minta Pendampingan ke LBH Ansor
2
Pelaku Pelecehan Santriwati di Pati Sudah Dinonaktifkan
3
Jadwal Puasa Sunnah Selama Mei 2026
4
KPAI Desak Proses Hukum Tegas Kekerasan Seksual terhadap 17 Santri di Ciawi Bogor
5
Hari Buruh 2026: Prabowo Wacanakan Penurunan Potongan Aplikator Ojol hingga di Bawah 10 Persen
6
10 Tuntutan BEM SI dalam Aksi Hari Pendidikan Nasional 2026 di Jakarta
Terkini
Lihat Semua