Presiden Terpilih Harus Serius Berantas Korupsi

Jakarta, NU Online
Pasangan presiden-wakil presiden yang akan terpilih dalam pilpres tahap kedua, Senin (20/9) diminta memfokuskan pemberantasan praktek korupsi yang sudah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa.
 
Pemimpin yang akan datang harus punya tekad yang kuat bahwa korupsi harus mulai dikikis secara serius dan dalam kaitan ini komitmen pemimpin ke depan adalah memberi teladan bagi pemberantasan korupsi serta memberi perlindungan terhadap gerakan anti korupsi.

Demikian disampaikan mantan calon wakil presiden pasangan Wiranto, KH Salahudin Wahid (Gus Sholah) di Cikarang, beberapa waktu lalu, menanggapi prioritas agenda yang patut dikerjakan presiden terpilih 2004-2009 mendatang.

"Langkahnya tidak cukup dengan hanya mengadili dan memenjarakan para koruptor, karena korupsi sudah membudaya," tegasnya. Dalam kaitan itu, dia juga meminta presiden dan wakil presiden terpilih tak perlu terlalu repot merumuskan pendekatan dan model pembangunan untuk meyakinkan masyarakat, karena tuntutan rakyat sangat sederhana, yakni pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Korupsi dan KKN, katanya, telah menjadi mantra reformasi yang menjadi alat politik para politikus untuk meyakinkan rakyat. "Tetapi, praktiknya masih jauh panggang dari arang." tegas mantan anggota Komnas HAM ini.

Semakin kencang kita berbicara tentang pemberantasan korupsi, lanjutnya, korupsi malah tetap tumbuh subur. Ini berarti komitmen pemberantasan korupsi masih sebatas retorika. "Karena itu komitmen ini harus di dahulukan, kalau bangsa ini  menginginkan perubahan," tandasnya.

Adik kandung Gus Dur ini, mengatakan kegagalan pemberantasan korupsi karena aparat penegak hukum, yakni kejaksaan dan kepolisian menjadi bagian dari korupsi itu sendiri. ''Tidak bisa membersihkan rumah dengan sapu yang kotor,'' tuturnya

Dijelaskan Gus Sholah, selain pemberatasan praktek korupsi, agenda lain yang harus dilakukan adalah penegakan hukum, clean government, menciptakan birokrasi yang bersih. "Siapapun presidennya komitmen itu harus di jalankan, dan rakyat akan menilainya," tegasnya kepada NU Online (cih)