PWNU Jatim Matangkan Konsep Baru Khittah

Surabaya, NU Online
Perkembangan politik di Indonesia beberapa waktu terakhir membuat kalangan Nahdlatul Ulama (NU) melakukan tawar menawar dengan keputusan Khittah 1926. Untuk memperjelas posisi NU ini, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur berusaha mematangkan konsep baru menyangkut posisi NU dengan politik.

KH Abdurrahman Navis, salah satu anggota tim penggodok konsep hubungan NU dengan partai politik dan pola rekrutmen politik di NU, Senin (6/4) menuturkan, draf akademik konsep tersebut sudah selesai.<>

Dalam naskah akademik itu terdapat beberapa kecenderungan warga NU dalam memposisikan diri dengan parpol. Yakni, memegang teguh khittah NU secara murni dan tanpa tawar menawar, menjalin hubungan secara jelas dengan parpol melalui kesepakatan tertentu, serta berdiri menjadi parpol seperti masa 1955.

“Tapi ini masih kecenderungan dalam draf akademik dan belum kita masukkan dalam usulan atau rekomendasi,” tuturnya.

Pengasuh ponpes Nurul Huda ini memaparkan, keputusan untuk melakukan analisa ulang terhadap khittah NU bukan merupakan penafsiran ulang. Proses penelaahan kembali khittah NU itu didasarkan pada perkembangan politik kebangsaan saat ini.

“Kelahiran khittah kan pada masa orde baru. Sekarang masanya sudah reformasi, nah kita ingin ada analisa kembali,” paparnya.

Dalam draf akademik tersebut juga terdapat pembacaan atas realitas warga NU saat ini menyangkut proses rekrutmen parpol pada warga Nahdliyin.

Menurut KH Abdurrahman Navis, ada wacana tidak diperbolehkannya pengurus NU di seluruh jenjang untuk merangkap jabatan politik. Namun, ada juga suara pemakluman bagi parpol yang ingin merekrut pengurus NU, namun hal itu harus melalui rekomendasi dari mandataris NU terlebih dahulu.

“Semua kecenderungan ini akan kita godok lagi dan mudah-mudahan sudah tuntas Mei nanti untuk dibawa di arena Muskerwil,”imbuhnya.(dumas/mad)