Rencana Silatnas Ulama NU Dipersoalkan PBNU

Semarang, NU Online
Rencana penyelenggaraan Silaturrahmi Nasional (Silatnas) Ulama NU di Pondok Pesantren Edi Mancoro, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dipersoalkan Pengurus Besar NU. Sebab, isu utama yang akan dibahas mengenai urusan politik praktis, yakni pelaksanaan Pemilihan Umum 2009.

Dikhawatirkan para ulama NU akan terjebak pada konsentrasi politik dan melupakan garapan utama, yakni urusan umat. Demikian dikatakan Ketua PBNU, KH Abas Mu’in, melalui siaran pers, Jum’at (09/01/09).<>

Ia menjelaskan, dalam Pemilu 2009 akan terjadi ‘gesekan-gesekan’ keras antarpartai politik dan antarcaleg di dalam satu partai politik. Di samping itu, lanjut Abas, ketidak-siapan KPU sebagai penyelenggara menambah besar kemungkinkan terjadinya kekacauan pada Pemilu 2009.

”Bukan mengecilkan kemampuan para ulama, tetapi kalau negara saja (baca: KPU) tidak bisa mengatasi keruwetan Pemilu, saya khawatir Silatnas Ulama NU yang akan digelar itu justru akan mengurangi wibawa mereka sendiri,” katanya.

Mengenai pertentangan antara seruan golput dan fatwa haram golput, menurut Abas, tidak perlu terlalu ditanggapi. ”Masyarakat kita sudah dewasa. Sudah mulai cerdas. Saya yakin mereka dapat menentukan sikapnya sendiri terhadap Pemilu 2009 secara rasional, apakah akan memilih atau tidak memilih,” tandasnya.

Abas menyarankan para ulama NU agar berusaha membuka ruang aktualisasi baru yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. ”Kemarin itu terjadi kelangkaan pupuk yang membuat petani menderita. Mayoritas petani itu warga NU, tetapi saya tidak melihat para ulama NU atau kepengurusan NU peduli dengan hal itu. Ini ’kan ironi,” pungkasnya.

Para ulama NU diminta kembali menekuni pengabdian yang langsung kepada masalah umat, misal, isu mengenai pemanasan global, naiknya permukaan air laut, ancaman kelangkaan air bersih di berbagai daerah dan sebagainya.

”Meskipun mengabdi di sektor-sektor ini tidak menghasilkan popularitas dan ’kesejahteraan’ yang cepat bagi para ulama, tetapi saya yakin justru di sinilah aktualisasi peran ulama seharusnya dipilih,” tegas Abas. (rif)