Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai jaminan produk halal akan segera diundangkan. DPR bersama pemerintah tengah menggodok RUU ini.
Menurut Ketua Komisi VIII DPR Hazrul Azwar, RUU Jaminan Produk Halal sudah dibahas sejak Feberuari lalu dan diharapkan selesai sebelum DPR mengakhiri tugasnya.<>
"RUU ini terdiri dari 12 Bab, 44 pasal dan 75 ayat. Tujuannnya untuk memberi kepastian bagi masyarakat tentang jaminan terhadap produk makanan serta kepastian jaminan hukum bagi pengusaha karena produknya disertifikasi dan diberi label halal," ujarnya di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/5).
Pengertian halal di sini, lanjut Azwar, ditinjau dari aspek bahan baku, proses produksi, lokasi penyimpanan dan pendistribusian, yang harus terpelihara.
"Kenapa dibuat RUU ini, karena faktanya produk yang bersertifikasi halal makin digemari sekarang ini," katanya. Sanksi bagi produsen yang tak mengindahkan peraturan ini, kata Azwar, adalah hukuman pidana dua tahun dan denda Rp1 miliar.
"Kita juga nanti akan membuat institusi baru yang diawasi pemerintah untuk melakukan ini (sertifikasi). Dan pemerintah yang berhak membentuk lembaga itu. Sertifikasi ini diharapkan efisien, cepat, dan murah," jelasnya. (sam/okz)
Terpopuler
1
Kemenag Buka Empat Program Bantuan Pesantren, Pendaftaran hingga 15 November
2
Prabowo Akan Cari Wapres Pengganti Gibran Setelah Kunjungan dari China
3
Komnas HAM Dalami Dugaan Represi Aparat di UGM, Periksa Rekaman CCTV
4
Indonesia dan 17 Negara Kecam Serangan Israel ke Kompleks Medis Nasser di Gaza
5
Prabowo Didorong Pilih Wapres yang Dapat Berkontribusi Menyelesaikan Problem Ekonomi Rakyat
6
Dalam Kondisi Mabuk, Tentara Diduga Aniaya Santri Nurul Bayan Cimerak, PCNU Pangandaran Desak Sanksi Tegas
Terkini
Lihat Semua