Jakarta, NU Online
Saifullah Yusuf menyatakan tak masalah jika harus mundur dari posiisnya sebagai Ketua Umum GP Ansor jika nantinya menjadi pengurus harian PPP yang akan menyelenggarakan kongres akhir Januari ini. Aturan di PBNU melarang adanya rangkap jabatan dengan pengurus harian partai politik sehingga ia harus memilih salah satu.
“Seandainya saya jadi pengurus harian di PPP, pasti saya akan memilih salah satu. Aturan itu tidak hanya buat saya. Buat semua warga NU. Pak Ma’ruf Amin kalau nanti jadi Dewan Syura PKNU, ya harus mundur sebagai pengurus PBNU,” katanya seperti dikutip dari situs resmi GP Ansor.
<>Sebelumnya Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menyatakan bahwa hak pribadi Saifullah Yusuf untuk masuk ke PPP. Namun demikian, ditegaskannya, di dalam aturan organisasi, termasuk badan otonom semacam GP Ansor, tidak diperkenankan pengurusnya rangkap jabatan yang dikhawatirkan membuat Ansor menjadi terbengkalai.
Kyai Hasyim juga menegaskan, jika pun Saifullah Yusuf tak masuk dalam pengurus harian PPP, maka diharapkan tak lagi melakukan manuver-manuver politik, sebagaimana dilakukan selama ini. “Meskipun anggota biasa, tidak boleh bermanuver untuk kepentingan politik praktis,” tandasnya.
Sejauh ini mantan Sekjen DPP PKB tersebut menyatakan bahwa saat ini ia tidak mengincar posisi sebagai sekjen. “Saya ingin jadi anggota biasa saja. Saya ini ke PPP ingin mencari solusi, bukan posisi,” kata Saiful.
Ketua Umum PPP Hamzah Haz menyatakan, Saiful tidak bisa menduduki posisi Sekjen di PPP. Dalam draf steering committee (SC) Muktamar Ke-6 PPP, posisi ketua umum dan Sekjen hanya bisa diduduki anggota PPP yang minimal pernah menjabat satu periode sebagai pimpinan DPW. Tentu saja Saiful tidak memenuhi syarat tersebut.
Saiful bisa saja menduduki jabatan strategis itu bila muktamirin sepakat mengubah aturan yang disusun SC. Saat ini beberapa wilayah berencana mengusung Saiful untuk menduduki posisi strategis itu. Di antaranya DPW Jatim, DPW Sumatera Utara, DPW Jambi, dan DPW Jateng. “Yang mengusulkan posisi itu DPW-DPW. Beberapa kandidat juga ada,” katanya.(gpa/mkf)
Terpopuler
1
Ketum PBNU Respons Penetapan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas sebagai Tersangka Korupsi Kuota Haji
2
Setahun Berjalan, JPPI Nilai Program MBG Berhasil Perburuk Kualitas Pendidikan
3
Bolehkah Janda Menikah Tanpa Wali? Ini Penjelasan Ulama Fiqih
4
Laras Faizati Tolak Replik Jaksa karena Tak Berdasar Fakta, Harap Hakim Jatuhkan Vonis Bebas
5
Langgar Hukum Internasional, Penculikan Presiden Venezuela oleh AS Jadi Ancaman Tatanan Global
6
Gus Mus: Umat Islam Bertanggung Jawab atas Baik Buruknya Indonesia
Terkini
Lihat Semua