Sampai Kapanpun, NU harus Tetap Jam'iyah Diniyah

Jember, NU Online
Mustasyar Penguurs Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Muchit Muzadi mengemukakan pendapatnya tentang rumusan mendasar NU yang tetap dijadikan rujukan para tokoh yang saat ini sedang dipercaya untuk menjadi pengelola. Menurut mbah Muchit, NU harus tetap menjadi jam'iyah diniyah sebagai garapan utama.

"Sampai Kapanpun, NU harus tetap menjadi jam'iyah diniya. Sehingga siapapun yang menjadi ketuanya, maka harus bisa mengembangkan garapan itu secara maksimal dan tidak memberikan porsi lebih besar kepada faktor-faktor diluar itu,"ujar Mbah Muchit, Jum'at (29/01) kemarin sore dikediamannya.<>

Menurut Mbah MUchit, bidang lain seperti politik dan lainnya bisa digarap seperlunya saja. Karena tugas mendasar adalah melakukan pengembangan bidang diniyah. "Jadi sebaiknya, hanya orang-orang yang memiliki keinginan dan komitment ke-diniyah-an yang dijadikan pimpinan NU. Jika tidak memenuhi unsur itu, kalau saya yang tidak memilih,"tegasnya.

Hal lain yang disorot oleh kiai sepuh Jember itu adalah kemunculan beberapa tokoh yang selama ini dikenal memiliki pemahaman yang tidak sama dengan para kiai di NU. Tokoh-tokoh itu belakangan juga diketahui berkeinginan untuk maju sebagai calon Ketua Umum Tanfidziayah PBNU di Muktamar ke 32 Makasar bulan maret mendatang.

Semestinya, lanjut mbah Muchit, kalau sudah pemahaman dan pandangan keagamaannya sudah tidak sesuai dengan garis NU yang tidak perlu memaksakan diri. "Siapapun yang jadi, harus bisa mengembangkan NU sebagai jamaah diniyah,"tambahnya.

Perjalanan Nu ke depan harus berjalan dan diatur dalam koridor Ahlus sunnah waljamaah. Karenanya, orang-orang yang pemahamannya menyimpang dari garis itu tidak boleh memimpin NU.

Namun Mbah Muchit mengaku tidak risau dengan munculnya beberapa tokoh yang selama ini dikenal tidak mencerminkan prilaku NU, namun ingin maju sebagai kandidat ketua umum PBNU. "Yang memilih di Muktamar itu nanti kan bukan mereka (yang saat ini sedang bertikai - red). Tetapi pemilihan akan ditentukan oleh sekitar 500 orang yang memiliki hak,"ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, menjelang pelaksanaan Muktamar NU ke 32 di Makasar bulan maret mendatang, sempat muncul polemik tentang figur yang akan memimpin NU pasca lengsernya KH Hasyim Muzadi. Polemik itu semakin meruncing ketika beberapa tokoh yang dikenal memiliki paham berbeda dengan NU juga akan maju sebagai kandidat. (ahh)