Jakarta, NU Online
Zannuba Arifah Chafsoh atau Yenny dari The Wahid Institute (WI) dan beberapa tokoh lintas agama seperti Wimar Witoelar, Djohan Effendy, Sekretaris Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Benny Susetyo, Hendardi dll menemui Ketua MPR RI Taufiq Kiemas di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (14/2), agar MPR bersikap tegas dan menegur Presiden SBY terkait kerusuhan antarumat beragama akhir-akhir ini.
"Menyangkut kebhinekaan yang terancam dan ada kesan pembiaran negara. Karena itu audiensi dengan pimpinan MPR RI ini ingin menyampaikan bahwa kini terjadi kerapuhan pondasi kebhinekaan, yang bisa mengancam NKRI,"tandas Yenny Wahid dalam pertemuan tersebut.
; Karena itu, Yenny berharap Taufiq Kiemas berpandangan sama dan mendorong dalam gerakan mendorong pembubaran ormas anarkis. "Kami mendukung instruksi presiden untuk menertibkan ormas anarkis. Kita berharap aparat keamanan tidak perlu lagi menindaklanjuti instruksi Presiden agar segera menertibkan dan membubarkan ormas yang sudah melakukan kerusuhan di mana-mana," tutur Yenny.
Selain itu Yenny mendesak pemerintah mengambil langkah konkret terkait ormas anarkis dengan membubarkannya. Harapannya adalah setelah menyatukan persepsi, pemerintah akan bertindak lebih konkret. Yaitu agar segera membuat UU Kerukunan Umat Beragama dengan mengakomodir kebhinekaan.
Bahkan menurut Benny Susetyo, Ketua MPR harus berani menegur presiden. “Kami tidak ingin menjadi pemadam kebakaran, sebab saat KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) semua aman," tutur Benny.
Sementara pemerintah diam dan jangan menuduh tokoh agama gagal dalam mengurus umatnya. Sebab, kalau kita tidak menegakkan Pancasila, maka 4 pilar negara bisa runtuh. “Kami yang mengamankan 4 pilar itu jadi berat. Negara gagal dan seolah-olah lepas tangan," tegas Romo Benny,” katanya. (amf)
Zannuba Arifah Chafsoh atau Yenny dari The Wahid Institute (WI) dan beberapa tokoh lintas agama seperti Wimar Witoelar, Djohan Effendy, Sekretaris Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Benny Susetyo, Hendardi dll menemui Ketua MPR RI Taufiq Kiemas di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (14/2), agar MPR bersikap tegas dan menegur Presiden SBY terkait kerusuhan antarumat beragama akhir-akhir ini.
"Menyangkut kebhinekaan yang terancam dan ada kesan pembiaran negara. Karena itu audiensi dengan pimpinan MPR RI ini ingin menyampaikan bahwa kini terjadi kerapuhan pondasi kebhinekaan, yang bisa mengancam NKRI,"tandas Yenny Wahid dalam pertemuan tersebut.
; Karena itu, Yenny berharap Taufiq Kiemas berpandangan sama dan mendorong dalam gerakan mendorong pembubaran ormas anarkis. "Kami mendukung instruksi presiden untuk menertibkan ormas anarkis. Kita berharap aparat keamanan tidak perlu lagi menindaklanjuti instruksi Presiden agar segera menertibkan dan membubarkan ormas yang sudah melakukan kerusuhan di mana-mana," tutur Yenny.
Selain itu Yenny mendesak pemerintah mengambil langkah konkret terkait ormas anarkis dengan membubarkannya. Harapannya adalah setelah menyatukan persepsi, pemerintah akan bertindak lebih konkret. Yaitu agar segera membuat UU Kerukunan Umat Beragama dengan mengakomodir kebhinekaan.
Bahkan menurut Benny Susetyo, Ketua MPR harus berani menegur presiden. “Kami tidak ingin menjadi pemadam kebakaran, sebab saat KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) semua aman," tutur Benny.
Sementara pemerintah diam dan jangan menuduh tokoh agama gagal dalam mengurus umatnya. Sebab, kalau kita tidak menegakkan Pancasila, maka 4 pilar negara bisa runtuh. “Kami yang mengamankan 4 pilar itu jadi berat. Negara gagal dan seolah-olah lepas tangan," tegas Romo Benny,” katanya. (amf)
Terpopuler
1
Ketua PBNU Minta Kurikulum Aswaja Nahdlatul Ulama Segera Diluncurkan untuk Luruskan Sejarah NU
2
Wisuda 531 Mahasiswa, Rektor IIQ Ingatkan Pentingnya Miliki Kepekaan Sosial yang Tinggi
3
LFNU Jakarta Ungkap Fenomena Ekuinoks pada Ahad esok, Momen Tepat untuk Deteksi Arah Mata Angin
4
Kasus Kekerasan Didominasi Rumah Tangga, Jumlahnya Capai 11 Ribu Kasus di Tahun 2024
5
PKKMB Unisda 2024: Sambut Mahasiswa Baru, Ada dari Filipina dan Thailand
6
MBS: Arab Saudi Tidak Akan Akui Israel Tanpa Kemerdekaan Palestina
Terkini
Lihat Semua
