Ramallah, NU Online
Usai melantik kabinet darurat baru yang dipimpin Salam Fayyad, Ahad (17/6) kemarin, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengeluarkan dekrit yang berisi pencabutan perlindungan hukum pasukan paramiliter dan sayap bersenjata Hamas.
"Pasukan eksekutif dan milisi Hamas dinyatakan di luar hukum karena telah melakukan pemberontakan bersenjata terhadap legitimasi Palestina dan institusinya," Abbas menyatakan dalam satu dekrit yang dikeluarkan oleh kantornya.
<>"Siapa saja yang berhubungan dengan kelompok itu dijamin akan dihukum sesuai dengan hukum di bawah keadaan darurat," kata dekrit tersebut.
Abbas memecat pemerintah yang dipimpin-Hamas serta menyatakan keadaan darurat di Gaza dan Tepi Barat Kamis malam, setelah para pejuang Hamas menyerbu pasukan di bawah komandonya di Jalur Gaza yang miskin.
Namu, di Gaza, seorang jurubicara pasukan eksekutif yang dipimpin-Hamas meremehkan dekrit itu.
"Kami menolak keputusan itu," kata Islam Shahwan. "Itu (keputusan) merefleksikan cara tergesa-gesa yang para pejabat Palestina di Ramallah lakukan."
Sebelumnya, Abbas menjelaskan pembentukan kabinet darurat baru yang dipimpin Fayyad itu dilakukan setelah Hamas menguasai Gaza dalam pertempuran berdarah. Abbas mengaku mendapatkan dukungan dari Amerika dan Israel.(ant/nur)
Terpopuler
1
Ketum PBNU Respons Penetapan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas sebagai Tersangka Korupsi Kuota Haji
2
Setahun Berjalan, JPPI Nilai Program MBG Berhasil Perburuk Kualitas Pendidikan
3
Bolehkah Janda Menikah Tanpa Wali? Ini Penjelasan Ulama Fiqih
4
Laras Faizati Tolak Replik Jaksa karena Tak Berdasar Fakta, Harap Hakim Jatuhkan Vonis Bebas
5
Langgar Hukum Internasional, Penculikan Presiden Venezuela oleh AS Jadi Ancaman Tatanan Global
6
Gus Mus: Umat Islam Bertanggung Jawab atas Baik Buruknya Indonesia
Terkini
Lihat Semua
