Wiranto-Prabowo Pimpin Investigasi Kecurangan Pemilu
NU Online · Senin, 13 April 2009 | 23:27 WIB
Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto akan memimpin partai-partai lain dalam menginvestigasi berbagai kecurangan pemilu untuk selanjutnya menempuh upaya hukum dalam penyelesaiannya.
"Sikap kita (Hanura dan Gerindra) sama bahwa ada yang tidak beres dalam pelaksanaan pemilu. Begitu banyak laporan dari konstituen, kerancuan DPT dan dalam penyelenggaraan pemilu di tiap daerah," ujar Wiranto kepada pers usai bertemu dengan Prabowo di Kantor DPP Hanura Jakarta, Senin (13/4).<>
Hanura dan Gerindra sepakat melanjutkan investigasi, membangun kebersamaan dan mendirikan sekretariat bersama (Sekber) yang anggotanya tidak hanya Hanura dan Gerindra saja, tapi juga parpol lain.
Sekber itu nantinya akan dilengkapi dengan lembaga hukum dan berbagai masalah detil, investigasi serta langkah-langkah hukum akan ditindak lanjuti oleh lembaga hukum dalam sekber itu.
Partai-partai dalam Sekber kemudian akan meminta lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu untuk memberikan penjelasan atas apa yang telah terjadi dan selanjutnya melakukan penyelesaian di ranah hukum.
Wiranto menyatakan, jika berbagai masalah ini tidak diluruskan, maka tidak akan ada kepastian hukum di negeri ini dan demokrasi pun akan mati.
"Demokrasi yang kita bangun ini bisa berjalan baik kalau ada hukum yang baik. Kita tidak akan membiarkan pemilu tercederai oleh berbagai tindakan (kecurangan) yang terjadi selama pemilu berlangsung. Inilah yang kita bicarakan bersama untuk melakukan gerakan mengungkap yang sebenarnya terjadi, yaitu pemilu yang kita anggap cacat," ujar mantan panglima TNI itu.
Ditempat sama, Prabowo menyakatan sangat prihatin dengan pelaksanaan pemilu kali ini dimana banyak ditemukan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan norma demokrasi.
"Terlalu banyak rakyat yang tidak diberi hak politik yang sama. Karenanya kita sepakat untuk mendirikan sekber atau forum lintas partai untuk perubahan. Sudah hampir 23 partai yang akan bergabung dan mungkin ormas-ormas lain juga bergabung," katanya.
Mengenai kekacauan DPT (Daftar Pemilih Tetap), Prabowo menyebut soal ini sebagai tanggungjawab pemerintah dan mereka seharusnya sudah memberikan DPT ke masyarakat dua bulan sebelum pelaksanaan pemilu.
"Ini tidak. Pada saat pemilu, masih banyak DPT yang tidak disebarluaskan. Pemerintah bertanggungjawab memberikan DPT yang valid dan semua negara (melakukan) seperti itu," katanya.
Lebih lanjut, Prabowo mengatakan harus ada perubahan karena bisa-bisa pilpres nanti hanya sekedar sandiwara. (ant/sam)
Terpopuler
1
Kemenag Buka Empat Program Bantuan Pesantren, Pendaftaran hingga 15 November
2
Prabowo Akan Cari Wapres Pengganti Gibran Setelah Kunjungan dari China
3
Indonesia dan 17 Negara Kecam Serangan Israel ke Kompleks Medis Nasser di Gaza
4
Komnas HAM Dalami Dugaan Represi Aparat di UGM, Periksa Rekaman CCTV
5
Prabowo Didorong Pilih Wapres yang Dapat Berkontribusi Menyelesaikan Problem Ekonomi Rakyat
6
Dalam Kondisi Mabuk, Tentara Diduga Aniaya Santri Nurul Bayan Cimerak, PCNU Pangandaran Desak Sanksi Tegas
Terkini
Lihat Semua