MK Kembali Uji UU Kementerian Negara, Pemohon Minta Jumlah Kementerian Dibatasi 34
NU Online · Selasa, 17 November 2026 | 10:00 WIB
Haekal Attar
Penulis
Jakarta, NU Online
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima gugatan terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara. Gugatan tersebut diajukan oleh dua pemohon, yakni Syamsul Jahidin dan Dimas Yoga Pratama, dengan Nomor Perkara 429/PUU-XXIV/2026 yang diregistrasi pada Senin (16/11/2026).
Para pemohon meminta MK membatasi jumlah kementerian maksimal 34. Mereka menyoroti jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih yang mencapai 49 kementerian.
"Bahwa, yang sebelumnya terdapat pembatasan terhadap kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat), menurut PARA PEMOHON hal tersebut sudah mencerminkan prinsip legal structure yang tepat," demikian dikutip NU Online dari surat permohonan para pemohon, Selasa (17/11/2026).
Pemohon II, Dimas Yoga Pratama, menilai perubahan ketentuan melalui UU Nomor 61 Tahun 2024 yang menyerahkan penentuan jumlah kementerian kepada kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden tidak disertai batasan yang jelas.
"Akan tetapi, dengan adanya norma frasa 'ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden' pada Pasal 15 UU 61/2024 Kementerian Negara, hal tersebut sama sekali tidak memuat prinsip proporsionalitas, subsidiaritas, atau akuntabilitas, sehingga bertentangan dengan norma Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945," tambah pemohon.
Yoga juga berpandangan bahwa penghapusan batas jumlah kementerian berpotensi membuka peluang penggunaan kewenangan pembentukan kementerian sebagai sarana politik balas budi.
"Maka, hal tersebut jelas tidak boleh terjadi kepada negara hukum yang malah membebani fiskal rakyat pembayar pajak," jelasnya.
Selain itu, menurutnya, pembatasan jumlah kementerian diperlukan untuk mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan mencegah krisis kepercayaan publik akibat meningkatnya beban pajak.
"Terasa tidak adil apabila tidak diimbangi dengan efisiensi belanja pejabat dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang termasuk Para Pemohon terdampak di dalamnya," tegasnya.
Dalam permohonannya, para pemohon mengajukan tiga petitum kepada MK. Pertama, meminta MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
Kedua, meminta MK menyatakan frasa mengenai penetapan jumlah kementerian sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden dalam Pasal 15 UU Nomor 61 Tahun 2024 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa jumlah kementerian paling banyak 34.
Ketiga, meminta MK memerintahkan pemuatan putusan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.
"Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya," tulis petitum ketiga dalam permohonan tersebut.
Terpopuler
1
Kemenag Buka Empat Program Bantuan Pesantren, Pendaftaran hingga 15 November
2
Prabowo Akan Cari Wapres Pengganti Gibran Setelah Kunjungan dari China
3
Komnas HAM Dalami Dugaan Represi Aparat di UGM, Periksa Rekaman CCTV
4
Prabowo Didorong Pilih Wapres yang Dapat Berkontribusi Menyelesaikan Problem Ekonomi Rakyat
5
Indonesia dan 17 Negara Kecam Serangan Israel ke Kompleks Medis Nasser di Gaza
6
Dalam Kondisi Mabuk, Tentara Diduga Aniaya Santri Nurul Bayan Cimerak, PCNU Pangandaran Desak Sanksi Tegas
Terkini
Lihat Semua