Nasional

Waketum PBNU: NU Percayakan Pengganti Gibran kepada Prabowo

NU Online  ·  Selasa, 17 November 2026 | 11:30 WIB

Waketum PBNU: NU Percayakan Pengganti Gibran kepada Prabowo

Waketum PBNU H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Rabu (14/10/2026). (Foto: NU Online/Suwitno)

Jakarta, NU Online

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) mempercayakan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil langkah terkait pengganti Wakil Presiden usai Gibran Rakabuming Raka mundur.


Gus Ipul mengatakan, Presiden Prabowo bersama lembaga-lembaga negara terkait memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan wakil presiden sesuai dengan mekanisme yang berlaku.


"Kita percaya ke Pak Presiden Prabowo itu sikap NU ya yang mempercayakan sepenuhnya, membersamai, dan mendukung Pak Presiden Prabowo," kata Gus Ipul di Bogor beberapa waktu lalu.


Terkait dampak kekosongan jabatan wakil presiden terhadap keberlangsungan program pemerintah, Gus Ipul optimistis roda pemerintahan tetap berjalan.


Ia meminta masyarakat memberikan kepercayaan kepada Presiden Prabowo untuk mengambil keputusan bersama lembaga negara lainnya.


"Ya nanti pasti ada lah. Pokoknya kita percayakan kepada Pak Presiden ya. Jadi kita percaya Pak Presiden Prabowo nanti akan bersama dengan lembaga-lembaga lain untuk menindaklanjuti setelah Mas Gibran mundur dari wapres," katanya.


Gus Ipul juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap kondusif di tengah dinamika politik yang berkembang. Menurutnya, stabilitas nasional diperlukan agar agenda pembangunan tidak terganggu.


"Kita percayalah Presiden akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan dan pada akhirnya nanti kita akan tunggu hasilnya secara bersama-sama. Yang penting kita bantu untuk menciptakan suasana tetap kondusif ya dan insyaallah pembangunan terus berjalan dengan baik," tambahnya.


Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden RI pada Kamis (12/11/2026). Pengisian jabatan yang kosong selanjutnya akan mengikuti mekanisme konstitusional dengan melibatkan Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).


Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan adanya 22 persyaratan yang harus dipenuhi dua calon wakil presiden pengganti Gibran. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mengatur 20 persyaratan calon presiden dan wakil presiden.


Muzani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto harus melengkapi persyaratan tersebut ketika menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.


"Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).


Namun, Muzani belum merinci dua persyaratan tambahan yang dimaksud. Ia mengatakan, penjelasan lebih lanjut mengenai kelengkapan dokumen dan persyaratan kandidat akan disampaikan oleh tim verifikasi yang telah dibentuk MPR.


Tim tersebut akan memeriksa berbagai dokumen kandidat, termasuk ijazah pendidikan dan persyaratan kesehatan.


"Tim verifikasi itu nanti akan menjelaskan secara detail termasuk ijazah dan seterusnya," ujarnya.


Adapun Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur 20 persyaratan yang harus dipenuhi calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari kewarganegaraan, kesehatan jasmani dan rohani, rekam jejak hukum, hingga pendidikan.


Beberapa persyaratan di antaranya calon harus merupakan warga negara Indonesia sejak kelahirannya, tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya, serta setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.


UU Pemilu juga mengatur batas usia minimal 40 tahun atau pernah maupun sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah. Selain itu, calon harus memiliki pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.


Hingga kini, belum ada penjelasan mengenai dua poin tambahan yang membuat jumlah persyaratan calon pengganti Gibran menjadi 22. Belum diketahui pula apakah tambahan tersebut merupakan persyaratan administratif atau dokumen pendukung untuk proses verifikasi.


MPR bentuk tim verifikasi dan panitia

Muzani mengatakan, MPR telah menyepakati pembentukan tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan persyaratan dua calon wakil presiden yang akan diajukan Prabowo.


Tim verifikasi tersebut dikoordinasikan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, dengan Ketua Fraksi Gerindra MPR Habiburokhman sebagai ketua tim. Sementara itu, sekretaris tim berasal dari Fraksi PDI Perjuangan.


Selain tim verifikasi, MPR juga membentuk panitia ad hoc untuk mempersiapkan mekanisme pemilihan dan penetapan wakil presiden. Panitia tersebut dipimpin Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.


MPR menetapkan batas akhir penyerahan dua nama calon wakil presiden oleh Prabowo pada Rabu (25/11/2026).


Sementara itu, sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran dijadwalkan berlangsung pada Rabu (9/12/2026). Jadwal tersebut mundur satu pekan dari rencana sebelumnya, yakni 2 Desember 2026.


Penyesuaian jadwal dilakukan setelah Prabowo meminta tambahan waktu untuk berkomunikasi dengan partai politik pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh sebelum menentukan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada MPR.

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!
Gabung Sekarang