Nasional

Menlu Sebut Karhutla Padam Berkat Prabowo, Walhi: Rakyat Masih Menanggung Dampaknya

NU Online  ·  Selasa, 17 November 2026 | 09:00 WIB

Menlu Sebut Karhutla Padam Berkat Prabowo, Walhi: Rakyat Masih Menanggung Dampaknya

Menteri Luar Negeri Armanatha Nasir pada KTT Ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Sabtu (14/11/2026). (Foto: Kemenlu)

Jakarta, NU Online

Pernyataan Menteri Luar Negeri (Menlu) Armanatha Nasir yang menyebut kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah selesai berkat komitmen Presiden Prabowo Subianto menuai kritik. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai pernyataan tersebut mengabaikan kenyataan bahwa kebakaran masih terjadi dan dampaknya terus dirasakan masyarakat.

 

Pernyataan tersebut disampaikan Armanatha pada KTT Ke-49 ASEAN di Manila, Filipina. Menurut Walhi, klaim bahwa karhutla telah selesai tidak sejalan dengan kondisi di lapangan, baik karena kebakaran yang masih berlangsung maupun penderitaan masyarakat yang belum berakhir.

 

Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi, Umi Ma’rufah, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil analisis spasial Walhi pada periode 1–8 November 2026, masih ditemukan 1.433 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Konsentrasi tertinggi berada di Papua Selatan dengan 492 titik panas.

 

Bahkan, hingga 14 November 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih melakukan pemadaman karhutla di Kalimantan Tengah dengan luas area mencapai 254,89 hektare.

 

“Omong kosong jika pemerintah mengatakan karhutla sudah selesai. Asapnya memang berkurang, tapi karhutla sampai sekarang masih terjadi. Bahkan ketika Menlu bilang karhutla sudah selesai, di saat yang sama, BNPB masih melakukan pemadaman di Kalteng,” kata Umi kepada NU Online, Selasa (17/11/2026).

 

Umi menjelaskan, dampak karhutla tidak serta-merta berakhir ketika intensitas asap mulai menurun. Dari sisi ekonomi, banyak masyarakat kehilangan lahan pertanian dan perkebunan akibat kebakaran. Kerusakan lahan produktif tersebut membuat sebagian warga kehilangan sumber penghidupan dan kesulitan melanjutkan usaha.

 

“Masyarakat masih harus menanggung kerugian ekonomi, gangguan kesehatan, kehilangan sumber penghidupan, serta kerusakan ekosistem yang membutuhkan waktu panjang untuk pulih,” ucapnya.

 

Dampak kesehatan juga masih membayangi masyarakat, terutama mereka yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Bagi warga dengan penyakit penyerta seperti tuberkulosis (TBC), paparan asap dan memburuknya kondisi lingkungan dapat memperparah penyakit. Gangguan kesehatan tersebut tidak otomatis pulih ketika asap menghilang dan berpotensi kambuh akibat paparan faktor pemicu.

 

“Dari sisi ekologis, kita telah kehilangan banyak satwa liar yang mati terbakar karena tidak mampu menyelamatkan diri. Hilangnya tutupan hutan dan rusaknya ekosistem gambut dalam skala besar juga menghilangkan kemampuan alam dalam menyerap dan menyimpan karbon,” katanya.

 

“Kondisi ini semakin memperburuk krisis iklim. Pada akhirnya, krisis iklim akan meningkatkan risiko cuaca ekstrem, gagal panen, krisis air, dan berbagai bencana ekologis lainnya,” sambungnya.

 

Lebih jauh, Umi menilai pemerintah belum serius memastikan penanganan karhutla secara menyeluruh. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran dinilai masih lemah, sementara pengawasan di wilayah rawan kebakaran belum berjalan efektif.

 

“Di Papua, misalnya, masyarakat harus menghadapi kobaran api dan kehilangan sumber penghidupan tanpa dukungan penanganan yang memadai dari pemerintah. Akibatnya, masyarakat terpaksa berjuang sendiri menghadapi kebakaran dan dampaknya,” ujarnya.

 

Umi juga mengingatkan adanya potensi alih fungsi wilayah bekas terbakar menjadi perkebunan kelapa sawit. Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan agenda pemerintah mengembangkan biodiesel B50 yang membutuhkan pasokan kelapa sawit dalam skala besar.

 

“Jika tidak disertai perlindungan hutan, pengawasan ketat, dan pemulihan ekosistem, agenda tersebut berisiko memperluas ekspansi perkebunan sawit, termasuk ke wilayah-wilayah bekas kebakaran. Alih-alih memulihkan lingkungan, pemerintah justru berpotensi melanjutkan kerusakan ekologis melalui perubahan fungsi lahan,” tandasnya.

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!
Gabung Sekarang