Jakarta, NU Online

Peneliti Lanskap Indonesia Agung Wasono menjelaskan administrasi merupakan hal penting yang harus dijadikan panduan dalam melaksankan tugas dan fungsi suatu badan atau pemerintahan karena dengan administrasi, akan terlaksana program-program atau kerja yang sesuai dengan tupoksi tugas dan wewenangnya. Pemerintah tidak akan bisa berjalan dengan teratur untuk itu pemerintah harus wajib mentaati hukum administrasi yang sudah ditetapkan.

“Penyelewengan anggaran yang tidak sesuai dengan kebijakan yang sudah ditentukan bukanlah hal yang aneh karena sejak perencanaannya memang sudah banyak masalah, apalagi dalam proses penentuannya yang banyak menggunakan model lobi di gedung DPR, oleh karena itu sejak awal perencanaan harus dimaksimalkan dan model lobi harus dihapus,” ungkap Agung Wasono.

Hal ini disampaikannya dalam diskusi yang berlangsung di Kampus Unusia Jakarta, Rabu (8/3).

Kepatuhan penyelenggara negara terhadap peraturan dan administrasi masih dipertanyakan komitmennya karena masih banyak temuan-temuan terhadap ketidakpatuhan aparat penyelenggara negara terhadap kode administrasi yang berlaku.

Peneliti Pusat Pendidikan dan Kajian Anti Korupsi (Pusdak) Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (FH Unusia), Muhtar Said mengatakan pada tahun 2016 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada 451 (empat ratus lima puluh satu) penyimpangan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, 2.402 (dua ribu empat ratus dua) penyimpangan adminitrasi di Pemerintah Daerah & Badan Usaha Milik Daerah, sedangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya bersih tidak ada temuan. 

Anggota Ombudsmen RI Ahmad Suaedy menjelaskan tata kelola pemerintahan yang baik tidak mungkin tercapai ketika hanya mengandalkan tata aturan yang ketat namun juga harus dibarengi dengan perencanaan yang matang dari hulu sehingga ada sinkronisasi antara perencanaan, peraturan dan pelaksanaannya.

“Daerah yang banyak eksploitasi sumber daya seharusnya menjadi daerah yang sejahtera, Papua, NTB, dan Aceh adalah daerah yang wilayah eksploitasinya banyak namun masih tetap saja menjadi wilayah miskin. Ini membuktikan prinsip good governance belum berjalan dengan baik” terang Ahmad Suaedy. Red: Mukafi Niam