Jakarta, NU Online

 

Andy Burnham resmi dilantik sebagai Perdana Menteri Inggris menggantikan Keir Starmer yang telah mengundurkan diri setelah dua tahun memimpin, Senin (20/7/2026) waktu setempat.

 

Pelantikan tersebut menjadikan Burnham sebagai perdana menteri ketujuh Inggris dalam satu dekade terakhir sekaligus melanjutkan tren pergantian kepemimpinan pascareferendum Brexit 2016.

 

Dalam pidatonya, Burnham menegaskan komitmennya untuk membawa arah baru bagi kepemimpinan Inggris. Ia menekankan pentingnya mengembalikan nilai moral dan rasa empati dalam setiap kebijakan pemerintahannya ke depan.

 

"Ini adalah tentang menempatkan nilai-nilai yang tepat dan standar yang benar di pusat pemerintahan. Saya akan menempatkan kepedulian terhadap rakyat di pusat dari semua yang saya lakukan," ujar Burnham dalam pidatonya di hadapan khalayak setelah terlantik, dikutip NU Online dalam unggahan video di Instagram pribadinya, Selasa (21/7/2026).

 

Burnham kemudian mengajak seluruh masyarakat Inggris untuk bersatu dan kembali membangun optimisme nasional yang sempat meredup. 

 

"Mari kita bangun rasa persatuan nasional yang baru, tujuan bersama, dan positivitas. Mari kita jadikan ini saat di mana Inggris mulai percaya kembali, saat di mana kita mengembalikan harapan," tegasnya.

 

Kantor berita Reuters melaporkan bahwa hanya satu jam setelah Starmer menyampaikan pidato perpisahan, mantan Wali Kota Greater Manchester berusia 56 tahun tersebut memasuki Downing Street. 

 

Di sana, ia menyatakan bahwa prioritas utamanya adalah mengentaskan masalah tunawisma di jalanan. Di hadapan puluhan pendukungnya, Burnham menegaskan para politisi sebelumnya gagal menghadirkan stabilitas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karenanya, ia bertekad mengubah kondisi tersebut dan menyebut masa jabatannya sebagai "circuit-breaker" bagi Inggris untuk bangkit dari gejolak politik pasca-Brexit.

 

Selanjutnya dilaporkan bahwa Burnham mengangkat mantan Menteri Pertahanan John Healey sebagai Menteri Keuangan, sebuah posisi kedua paling berkuasa di pemerintahan. Healey sebelumnya dinyatakan mundur dari kabinet Starmer sebagai bentuk protes atas kaku nya kebijakan Kementerian Keuangan. Langkah Burnham tersebut lantas memicu pengunduran diri sejumlah sekutu dekat Starmer dari kabinet, menandakan niat Burnham untuk meninggalkan corak politik lama dan membentuk kabinet baru yang lebih gesit, cepat, serta berani merealisasikan kebijakan.

 

Pada Senin (20/6/2026) pagi, Media NPR melaporkan bahwa Keir Starmer mendatangi Istana Buckingham untuk menyerahkan pengunduran dirinya kepada Raja Charles III. Tak lama setelahnya, Burnham menempuh perjalanan serupa dan diminta oleh Raja untuk membentuk pemerintahan baru sebelum menyampaikan pidato perdananya di Downing Street. 

 

Media Washington Post merilis berita bahwa Burnham menjanjikan rencana sepuluh tahun untuk memulihkan stabilitas politik dan perekonomian. Ia mengakui enam pemimpin sebelumnya gagal melakukan hal tersebut dalam sepuluh tahun terakhir. Burnham berjanji akan menekan biaya hidup masyarakat, mendesentralisasi kekuasaan politik, merevitalisasi industri, serta mengakhiri masalah tunawisma.

 

Melansir NBC News menyebut Burnham terpilih tanpa perlawanan setelah Starmer mengundurkan diri bulan lalu akibat penurunan popularitas, kekalahan pemilu, konsistensi kebijakan yang buruk, dan serangkaian skandal. Karena keduanya berasal dari Partai Buruh, sistem politik Inggris mengizinkan partai berkuasa mengganti pemimpin sekaligus perdana menteri di tengah masa jabatan tanpa pemilu baru. Dalam pidato perpisahannya, Starmer mengaku bangga atas pencapaian pemerintahannya sebelum menyerahkan kepemimpinan kepada Burnham.

 

Sementara Al Jazeera melaporkan bahwa Burnham menggantikan Starmer yang lengser hanya dua tahun setelah kemenangan telaknya, di tengah menguatnya dukungan terhadap kelompok populis. Menanggapi rencana perombakan besar-besaran oleh Burnham, pemimpin partai populis Reform UK, Nigel Farage, mendesak agar pemilu umum baru segera digelar.

 

Sebelum menjadi perdana menteri, pada Jumat (17/6/2026), Andy Burnham secara resmi disahkan dan diumumkan sebagai pemimpin Partai Buruh yang baru pada Konferensi Khusus Partai Buruh (Labour Party's Special General Conference).

 

Dalam acara tersebut, Burnham menyampaikan visi dan misinya dalam pidato perdananya sebagai pemimpin baru Partai Buruh di London, Inggris.

 

Dalam pidato politiknya yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, Perdana Menteri Andy Burnham mengenang kembali titik balik perjalanan politiknya yang bermula dari komunitas kelas pekerja saat menghadiri peringatan di Stadion Anfield pada April 2009. 

 

Ia menegaskan bahwa kekuatan Partai Buruh dan serikat pekerja lahir dari penderitaan serta kerja keras masyarakat di pusat-pusat industri, mulai dari pabrik baja, tambang batubara, hingga galangan kapal di seluruh penjuru Inggris.

 

"Perubahan dimulai dengan kejujuran. Kita harus mengakui bahwa generasi politisi saat ini, termasuk saya sendiri telah gagal untuk menantang budaya politik dan model ekonomi yang sejujurnya tidak berjalan cukup baik bagi rakyat biasa," ujar Burnham.

 

Sebagai pemimpin baru, Burnham berkomitmen membawa Partai Buruh kembali pada akarnya untuk mendesentralisasi kekuasaan, menggerakkan ekonomi daerah, dan mengakhiri perpecahan sosial.

 

"Saya memihak kita. Untuk kita semua. Itulah misi saya sebagai pemimpin baru Anda: untuk mengembalikan harapan," tegasnya.

 

Selain itu, sebelumnya Burnham menjabat sebagai Wali Kota Greater Manchester selama sembilan tahun. Burnham juga tercatat pernah menjadi anggota parlemen selama 16 tahun dan menduduki beberapa posisi kabinet pada era Tony Blair dan Gordon Brown, sebelum akhirnya menjabat sebagai Wali Kota Greater Manchester.

 

Sebulan sebelum dilantik, ia kembali ke parlemen melalui pemilihan sela di Makerfield, Inggris barat laut, agar dapat mencalonkan diri sebagai pemimpin Partai Buruh. Pendekatan kebijakannya di Manchester dikenal sebagai "Manchesterism" yang menggabungkan investasi publik dan swasta untuk mendorong pembangunan transportasi, perumahan, serta industri baru di wilayah utara Inggris. Model kebijakan tersebut kini siap ia terapkan dalam skala nasional.

 

Meski demikian, sejumlah media menilai kepemimpinan Burnham akan menghadapi ujian berat. Mengingat mayoritas perdana menteri Inggris terdahulu gagal bertahan lama akibat tekanan ekonomi dan politik yang terus berulang sejak referendum Brexit 2016.