Jakarta, NU Online

Presiden Prancis Emmanuel Macron memberikan seruan untuk menghentikan pengiriman senjata ke Israel yang digunakan untuk peperangan di Gaza.

"Prioritasnya adalah kita kembali ke solusi politik, yaitu kita berhenti mengirim senjata untuk melancarkan pertempuran di Gaza," kata Macron dalam wawancara dengan France Inter, stasiun radio publik, yang disiarkan Sabtu (5/10/2024) sebagaimana dilaporkan The Washington Post.

Macron mengaku, Prancis tidak mengirim senjata apa pun ke Israel. Pernyataan ini muncul saat publik tengah menyoroti tingginya jumlah korban tewas di Gaza dan meluasnya konflik Israel dengan Hizbullah di Lebanon.

Macron juga memberi tanggapan terkait kondisi di Lebanon. Ia mengatakan Lebanon tidak boleh dibiarkan menjadi "Gaza baru", merujuk pada serangan darat dan udara Israel di negara itu.

"Rakyat Lebanon tidak boleh dikorbankan," tegas Macron.

Respons Netanyahu atas pernyataan Macron

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan respons keras atas pernyataan Macron itu.

Melalui sebuah video yang direkam di Tel Aviv, pada Sabtu (5/10/2024) malam, Netanyahu menyebut tindakan Macron dan pemimpin lain yang menganjurkan embargo senjata terhadap Israel sebagai perbuatan yang memalukan, sebagaimana dilansir Al Jazeera.

“Presiden Macron dan pemimpin Barat lainnya kini menyerukan embargo senjata terhadap Israel. Memalukan," kata Netanyahu.

Sebelumnya, ia mengklaim bahwa apa yang dilakukan Israel adalah upaya pertahanan.

“Saat ini, Israel mempertahankan diri di tujuh front melawan musuh-musuh peradaban,” katanya.

Netanyahu merujuk Gaza, Lebanon, Tepi Barat, Yaman, Suriah, Irak, dan Iran sebagai tujuh front yang dimaksud.

“Ketika Israel memerangi kekuatan barbarisme yang dipimpin Iran, semua negara beradab seharusnya berdiri teguh di pihak Israel,” ujar Netanyahu.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina mengapresiasi pernyataan terbaru Presiden Prancis itu.

WAFA melaporkan, Kementerian tersebut mencatat bahwa komentar Presiden Macron sejalan dengan hukum internasional dan resolusi PBB, mendukung solusi dua negara, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana tercantum pada pernyataan tertulis yang dirilis pada Ahad (6/10/2024).

Mereka juga menginginkan negara-negara yang terlibat sebagai pihak Perjanjian Perdagangan Senjata untuk bertindak tegas mencegah Israel menggunakan senjata militer yang pada akhirnya disalahgunakan untuk kepentingan yang menyalahi hak asasi manusia.

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Palestina dengan tegas menyerukan kepada negara-negara yang terus mendukung Israel dalam agresinya untuk menghormati dan menerapkan hukum internasional, termasuk dalam menekan Israel agar segera mengakhiri perang genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yerusalem, dan Lebanon.