Jakarta, NU Online

Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor DKI Jakarta mengusulkan pemerintah mewajibkan kehadiran konselor atau psikolog profesional di setiap sekolah dengan rasio yang memadai. Usulan ini disampaikan menyusul insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang diduga melibatkan seorang siswa yang sebelumnya mengalami perundungan.

Sekretaris PW GP Ansor DKI Jakarta H Sulton Mu’minah menilai dukungan kesehatan mental bagi siswa merupakan kebutuhan mendesak untuk mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan.

"Mewajibkan kehadiran konselor atau psikolog profesional di setiap sekolah dengan rasio yang memadai. Dukungan kesehatan mental ini bukan lagi opsi, tapi kebutuhan mendesak. Siswa yang menjadi korban atau berpotensi menjadi pelaku kekerasan harus dapat diidentifikasi dan ditangani sejak dini," katanya, sebagaimana dikutip NU Online Jakarta.

Menurut Sulton, jika benar pelaku insiden tersebut adalah korban perundungan, maka kondisi ini mencerminkan lemahnya sistem pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah.

"Insiden di SMAN 72 Jakarta ini menjadi refleksi mendalam bagi kita semua bahwa kekerasan di lingkungan pendidikan adalah persoalan serius yang harus ditangani secara komprehensif," ujarnya.

Selain menghadirkan psikolog, Sulton mengusulkan agar pemerintah memperkuat sistem deteksi dini dan pelaporan kasus perundungan.

"Sekolah harus memiliki mekanisme yang mudah diakses siswa untuk melaporkan perundungan, termasuk saluran pengaduan yang menjamin kerahasiaan dan perlindungan bagi pelapor," katanya.

Ia juga mendorong pelatihan rutin bagi guru untuk mengenali tanda-tanda perundungan, trauma, dan gangguan perilaku pada siswa.

"Guru harus menjadi garda terdepan dalam pencegahan," ujarnya.

Baca selengkapnya di sini.