Jakarta, NU Online

Kebijakan pemerintah untuk tetap menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama liburan sekolah menuai kritik dari kalangan akademisi dan orang tua murid.

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Nasiruddin menilai, kebijakan program MBG selama liburan perlu dievaluasi dalam penyelenggaraannya.

Ia berargumen, setidaknya ada tiga alasan pelaksanaan MBG selama liburan harus dievaluasi.

Pertama, seluruh kebijakan pemerintah, termasuk MBG, harus menyesuaikan kemaslahatan umum yang dalam hal ini kepentingan sekolah dan pembelajaran peserta didik.

Ia mengutip kaidah fiqih yang berbunyi tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bil mashlahah yakni kebijakan penguasa harus terikat pada kemaslahatan rakyat. 

"Jika pada masa liburan manfaat program berkurang karena lemahnya pengawasan dan integrasi pendidikan, maka evaluasi kebijakan menjadi sebuah keniscayaan, bukan bentuk penolakan," ujarnya saat dihubungi NU Online pada Selasa, (23/12/2025).

Kedua, soal ketepatan sasaran atau targeting problem. Selama libur, fungsi sekolahan sebagai simpul distribusi utama MBG berhenti. Akibatnya, tidak seluruh siswa dapat terjangkau program ini secara merata.

"Jika MBG tetap disalurkan tanpa mekanisme pengganti yang presisi, maka program berisiko kehilangan prinsip keadilan sosial (al-‘adalah al-ijtima’iyyah)," terangnya.

Ketiga, efektivitas anggaran negara. MBG merupakan jenis program yang menyerap anggaran yang sangat besar. Pada masa liburan sekolah, tidak ada aktivitas belajar formal, tidak ada pengawasan sekolah, dan tidak ada integrasi dengan proses pembelajaran.

Menurut Nasir, lebih baik penyerapan anggaran tersebut dimaksimalkan untuk hal lain yang penting, seperti untuk kebutuhan sekolah dan proses pembelajaran peserta didik.

"Termasuk pemantauan dan evaluasi apakah MBG selama seminggu (sedangkan sekolah libur) sudah sesuai dengan harga makanan selama seminggu," paparnya.

"Karena ini juga penting. Jangan sampai ada penyalahgunaan keuangan APBN. Lebih baik jika dialihkan dan optimalkan untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran di sekolah," lanjutnya.

Orang tua siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Pati, Jawa Tengah, Muhammad Zaenuri mengatakan, pelaksanaan MBG selama libur sekolah terkesan dipaksakan. Menurutnya, pelaksanaan MBG sewaktu liburan lebih mengejar aspek administratif dan penyerapan anggaran tanpa memperhatikan efektivitas manfaat.

Ia juga menyoroti bahwa pelaksanaan MBG selama liburan sekolah kurang memerhatikan kondisi dan kebutuhan utama siswa.

"Pelaksanaan MBG saat liburan menunjukkan lemahnya perencanaan berbasis kalender pendidikan dan minimnya evaluasi kontekstual," ujarnya.