Jakarta, NU Online

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Zainal Arifin Mochtar menyoroti ketimpangan ekonomi dan pengaruh oligarki yang dinilai mengancam demokrasi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa kedaulatan dalam demokrasi seharusnya tetap berada di tangan rakyat.

 

Hal itu disampaikan Zainal saat berorasi dalam aksi demonstrasi di sekitar Titik Nol Kilometer, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (28/10/2026).

 

“Padahal, ajaran utama kalau bicara soal demokrasi itu adalah kedaulatan tidak pernah pindah dari kita. Kedaulatan itu adalah milik kita,” katanya, dikutip NU Online dari akun Instagram pribadinya, @zainalarifinmochtar, Kamis (29/10/2026).

 

Zainal menilai ketimpangan ekonomi di Indonesia terlihat dari kesenjangan kekayaan antara kelompok terkaya dan masyarakat luas.

 

“Coba Anda bayangkan, 50 orang terkaya di republik ini kekayaannya sama dengan 50 juta orang Indonesia,” jelasnya.

 

Menurutnya, ketimpangan tersebut dapat melemahkan demokrasi karena membuka ruang bagi penguasa untuk menjalin kepentingan dengan kelompok oligarki.

 

“Ketimpangan itu yang membuat penguasa lebih mudah bermain dengan oligarki. Kita patut marah, kita patut teriak bersama. Kita patut untuk membangun sumpah kita sendiri hari ini,” tegasnya.

 

Ia juga mengingatkan bahwa persatuan bangsa tidak akan bermakna apabila rakyat justru terpecah, sementara kelompok oligarki menjadi pihak yang paling diuntungkan.

 

“Tujuan kita adalah runtuhkan kekuasaan yang sombong ini. Harus bertekuk lutut pada keinginan kita. Pada sumpah kita,” tegasnya.

 

Zainal menegaskan bahwa kondisi tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat perlu berkumpul dan menyuarakan perubahan.

 

“Karena itulah kenapa kita harus berkumpul di hari ini dan meneriakkan hal yang sama soal revolusi. Revolusi, revolusi, revolusi. Panjang umur perjuangan,” serunya, yang diikuti peserta aksi lainnya.