Jakarta, NU Online

Menteri Pendidikan dan Dasar Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan bahwa Ujian Nasional (UN) tahun 2025/2026 akan menggunakan pola baru. Salah satunya, UN bagi sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat dapat menjadi tiket masuk perguruan tinggi negeri (PTN).

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriawan Salim menilai bahwa tes UN dengan tes seleksi masuk ke PTN merupakan dua tes yang berbeda. “Desain dua ujian ini berbeda,” ujarnya kepada NU Online pada Senin (13/1/2025).

Ia menyampaikan bahwa tes seleksi masuk ke PTN memiliki tingkat kesulitan soal yang berbeda dengan tujuan dapat menyeleksi calon mahasiswa dengan selektif.

“Yang namanya seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri itu memang soalnya harus susah karena tidak akan menerima semua calon peserta tes seleksi masuk karena sifatnya seleksi,” katanya.

“Tes seleksi masuk itu kan tidak akan meluluskan semuanya. Yang diluluskan itu justru sedikit dari jumlah peserta tes, karena memang harus betul-betul orang yang selektif yang masuk,” lanjutnya.

Berbeda dengan UN, lanjutnya, yang diujikan mata pelajaran yang telah siswa pelajari di kelas. “Kalau UN itu mengetes mata pelajaran yang sudah dipelajari oleh peserta didik,” kata Satriwan.

Satriwan menyampaikan ketika pelaksanaan UN di zaman Menteri Anies Baswedan dan Muhajir memiliki fungsi sebagai pemetaan kompetensi siswa. “Zaman menterinya Anies Baswedan dan Muhajir, UN itu untuk pemetaan kompetensi atau pemetaan kemampuan anak-anak Indonesia,” katanya.

Ia menambahkan, tes seleksi masuk ke PTN memiliki fungsi menyeleksi calon peserta untuk masuk menjadi mahasiswa. “Sedangkan tes masuk perguruan tinggi negeri fungsinya untuk menyeleksi orang masuk ke lembaga perguruan tinggi negeri, itu berbeda tuh,” katanya.

Ia menilai jika tes UN dengan tes seleksi PTN ini digabungkan akan mencampur adukkan dua program tersebut. “P2G melihat, ini mencampuradukkan antara program UN dengan seleksi perguruan tinggi negeri,” katanya.

Satriwan menyampaikan bahwa seharusnya pemerintah meningkatkan aspek literasi dan numerasi kepada siswa karena Indonesia masih tertinggal dalam dua aspek tersebut.

“Bagi P2G sebenarnya pemetaan mutu, pemetaan kompetensi murid di aspek literasi numerasi itu penting, itu perlu, tetapi jangan diintegrasikan dengan seleksi masuk perguruan tinggi negeri karena itu dua entitas yang berbeda,” ungkapnya.