Jakarta, NU Online

Presiden Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Irham Ali Saifuddin, mengapresiasi langkah Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis dan memaparkan kondisi ketenagakerjaan Indonesia per November 2025. Menurutnya, keterbukaan tersebut merupakan bagian dari hak publik untuk memperoleh informasi.

“Ini bagian dari keterbukaan informasi publik. Rakyat berhak mendapatkan penjelasan dari pemerintah terkait kondisi ketenagakerjaan,” ujar Irham kepada NU Online, Senin (9/2/2026).

Meski demikian, Irham menilai penjelasan dalam rilis tersebut belum sepenuhnya transparan dan masih menyisakan sejumlah pertanyaan krusial. Ia menyoroti klaim penurunan jumlah pengangguran menjadi 7,35 juta orang yang dibarengi kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).

Menurutnya, data tersebut semestinya disertai pemetaan lebih rinci mengenai sektor-sektor penyerap tenaga kerja. Tanpa penjelasan detail, publik berpotensi memperoleh gambaran yang kurang utuh tentang kondisi pasar kerja nasional.

Irham menduga kenaikan TPAK bisa jadi lebih banyak disumbang oleh pertumbuhan pekerjaan paruh waktu, bukan sektor kerja mapan dan berkelanjutan. Karena itu, ia meminta BPS membuka data sub-sektor beserta persentase peningkatannya.

Sorotan juga diarahkan pada meningkatnya jumlah pekerja paruh waktu. Ia menilai data tersebut perlu diurai lebih detail, termasuk keterkaitannya dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya selama hampir dua tahun terakhir, terutama tekstil, garmen, sepatu, dan kulit (TGSL).

Menurut Irham, lonjakan pekerjaan paruh waktu harus dibaca secara hati-hati. Fenomena itu bisa menjadi indikator sulitnya pekerja memperoleh pekerjaan layak dan stabil, sekaligus mencerminkan melemahnya penciptaan lapangan kerja berkualitas.

“Semakin tinggi pertumbuhan sektor paruh waktu bisa mengindikasikan pekerja terpaksa mencari pekerjaan kedua untuk memenuhi kebutuhan hidup, atau tidak menemukan pekerjaan yang layak dan mapan,” katanya.

Ia juga mempertanyakan momentum rilis data ketenagakerjaan pada November 2025. Menurutnya, peningkatan serapan tenaga kerja pada periode tersebut bisa berkaitan dengan percepatan belanja negara di kuartal akhir tahun.

Selama ini, BPS umumnya merilis data ketenagakerjaan dua kali setahun melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari dan Agustus.

“Atas dasar itu, kita juga perlu mempertanyakan apa motivasi sebenarnya pemerintah merilis data ketenagakerjaan pada November ini,” ujarnya.

Sebelumnya, BPS mencatat jumlah pengangguran pada November 2025 sebanyak 7,35 juta orang, dari total 155,27 juta angkatan kerja. Dari jumlah tersebut, 147,91 juta orang tercatat bekerja. Dibandingkan Agustus 2025, jumlah pengangguran menurun sekitar 109 ribu orang.

Dalam periode Agustus-November 2025, angkatan kerja bertambah 1,26 juta orang, sementara jumlah penduduk bekerja meningkat 1,37 juta orang.

BPS juga mencatat 100,49 juta orang bekerja penuh waktu atau minimal 35 jam per minggu. Sisanya tergolong pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan masih menjadi penopang utama penyerapan tenaga kerja. Pada periode Agustus hingga November 2025, sektor akomodasi dan makan minum, industri pengolahan, serta perdagangan mencatat pertumbuhan tenaga kerja tertinggi.

Selain itu, proporsi pekerja formal pada November 2025 mencapai 42,30 persen, meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Namun demikian, dinamika kualitas dan keberlanjutan pekerjaan di tengah perlambatan sektor padat karya masih menjadi perhatian.