Jakarta, NU Online 

Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan Selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2026 kepada seluruh insan pers di Indonesia.

Ucapan tersebut disampaikan Prasetyo saat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

“Iya, tentu kami mewakili Bapak Presiden dan pemerintah mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional,” kata Prasetyo dikutip NU Online melalui Youtube Sekretariat Presiden.

Dalam keterangannya, Prasetyo menekankan pentingnya peran pers dalam menjaga kualitas ruang publik di tengah derasnya arus informasi. 

Ia mengingatkan insan pers agar tetap menjunjung tanggung jawab profesional dengan menghindari penyebaran hoaks, disinformasi, serta pemberitaan yang tidak bertanggung jawab.

“Mari kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menghindarkan diri dari adanya hoaks, adanya disinformasi, adanya pemberitaan-pemberitaan yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa kita,” ujarnya.

Prasetyo berharap pers Indonesia terus berkembang menjadi institusi yang profesional dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa, seiring dengan perannya sebagai salah satu pilar demokrasi.

“Dengan harapan dan doa supaya pers kita terus menjadi pers yang maju, bertanggung jawab, semakin profesional, dan bersama-sama, mari kita menjadi pilar kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai,” lanjutnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jurnalis dan pekerja media atas kerja-kerja jurnalistik yang selama ini dilakukan untuk kepentingan publik, termasuk dalam menyampaikan berbagai capaian maupun persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Terima kasih kepada seluruh insan pers yang selama ini telah bekerja keras luar biasa di dalam menyampaikan segala sesuatu tugas, keberhasilan, maupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat,” tandasnya.

Sebelumnya, di tengah masih maraknya tekanan terhadap jurnalis dan tantangan kebebasan pers, Ketua Dewan Pers Prof Komaruddin Hidayat menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama yang harus terus dijaga oleh insan pers.

Dalam peringatan Hari Pers Nasional 2026, Komaruddin menekankan pentingnya profesionalisme dan etika jurnalistik sebagai fondasi agar pers tetap dipercaya masyarakat, sekaligus memiliki legitimasi moral dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

“Yang penting menjaga trust, bagaimana agar masyarakat percaya pada pers, profesionalisme dan etika itu dijaga betul. Kalau enggak, orang enggak percaya pada pers nanti,” kata Komaruddin kepada NU Online, Senin (9/2/2026).

Meski menghadapi tekanan eksternal dan disrupsi digital, Komaruddin menilai insan pers masih memiliki semangat untuk menjaga aturan main jurnalistik. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar pers saat ini justru datang dari krisis bisnis media.

“Iklan kan pindah ke media sosial. Sehingga semua perusahaan pers melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dengan dana yang kecil itu, yang berkurang,” jelasnya.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada kemampuan media memproduksi karya jurnalistik berkualitas. Menurut Komaruddin, jurnalisme mendalam membutuhkan biaya besar, sedangkan pemasukan media terus tergerus.

Selain krisis ekonomi media, Komaruddin juga menyoroti dominasi media sosial yang lebih mengutamakan kecepatan, hiburan, dan sensasi dibandingkan akurasi. Dalam situasi masyarakat yang mengalami kelelahan ekonomi dan politik, konten sensasional dinilai lebih diminati dan banyak disuplai oleh platform digital.

“Hiburannya itu sensasi-sensasi, dan itu kan dilayani oleh media sosial, bukan media mainstream. Itu satu tantangan sendiri,” tegasnya.

Ia menilai, tekanan ekonomi membuat orientasi pers mengalami pergeseran. Jika sebelumnya pers berfungsi kuat sebagai pengawal idealisme dan pendidikan publik, kini media semakin terseret ke logika bisnis informasi.

“Kalau dulu pers itu kan mengawal idealisme, pendidikan publik, dulu-dulu itu, awal-awalnya itu. Tapi sekarang kan menjadi industri bisnis pers. Kecenderungannya ketarik ke dunia bisnis,” ujarnya.

Komaruddin juga menyinggung dinamika politik elektoral, termasuk pilkada dan maraknya buzzer politik, yang turut memperkeruh iklim pers dan melemahkan kualitas ruang publik.

“Dari pers ke bisnis informasi sekarang ini, bukan pers. Yang dominan bisnis informasi,” pungkasnya.