Jakarta, NU Online 

 

Presiden RI Prabowo Subianto tiba di New York, Amerika Serikat, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB). Dalam forum tersebut, Indonesia akan menegaskan kembali sikap konsistennya mendukung Palestina.

 

Prabowo dijadwalkan berpidato pada sesi penting yang membahas Solusi Dua Negara sebagai jalan damai yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina. 

 

Ia akan menyampaikan pandangan Indonesia di hadapan para pemimpin dunia, tepat setelah Presiden Brasil Inacio Lula da Silva dan Presiden AS Donald Trump.

 

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai Sidang PBB tahun ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional terkait isu Palestina.

 

"Saya berharap Bapak Presiden akan menggemakan semangat tersebut, sekaligus memperkuat suara Indonesia di forum global," kata Amelia melalui keterangan yang diterima NU Online Ahad (21/9/2025).

 

Menurutnya, sejak awal Indonesia berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak kemerdekaan Palestina. Deklarasi New York terbaru yang menegaskan dukungan luas terhadap Palestina harus dikawal agar tidak berhenti sebatas pernyataan politik, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata.

 

Amelia menegaskan pentingnya komunitas internasional untuk tidak hanya menyuarakan kecaman, melainkan juga berani mengambil langkah konkret menghentikan agresi Israel.

 

"Jadi, bukan hanya sekadar kecaman, tetapi juga dorongan agar dunia internasional berani mengambil langkah konkret menghentikan agresi Israel dan membuka akses kemanusiaan ke Gaza," ujarnya.

 

Ia menambahkan, Indonesia memiliki tanggung jawab moral sekaligus posisi strategis untuk mendorong langkah nyata dunia internasional. Hal itu, lanjutnya, mencakup tekanan diplomatik hingga upaya membangun konsensus global agar agresi Israel benar-benar dihentikan.

 

Amelia juga mengecam keras serangan darat terbaru yang dilakukan militer Israel ke Kota Gaza. Serangan tersebut menimbulkan banyak korban sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, sehingga dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

 

Ia mendesak Kementerian Luar Negeri RI untuk segera mengintensifkan langkah diplomasi aktif, baik secara bilateral maupun multilateral, guna menekan Israel agar menghentikan agresinya. 

 

Menurut Amelia, Dewan Keamanan PBB tidak boleh terdiam, tetapi harus bertindak sesuai mandat Piagam PBB.

 

"Kemanusiaan harus ditempatkan di atas segalanya. Tidak ada alasan dan dalih yang dapat membenarkan pembunuhan massal terhadap warga sipil,” pungkasnya.