Jakarta, NU Online

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menggelar rapat terbatas dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pada Senin (6/4/2026).

Rapat ini diikuti sejumlah lembaga, antara lain Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU), Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU). Hadir juga dari , Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU), Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam), dan Tim Digital.

Dalam rapat tersebut, KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan pengembangan model gerakan peningkatan ketahanan sosial melalui sejumlah elemen.

Pertama, transformasi pemanfaatan energi. Ia menekankan agar penggunaan energi dapat dilakukan lebih hemat dengan harga lebih terjangkau dan lebih mudah diakses terutama oleh rumah tangga. Hal tersebut bisa diupayakan melalui sumber-sumber energi alternatif.

"Harus ada transformasi dalam memanfaatkan energi agar penggunaannya lebih hemat sekaligus terjangkau, baik harganya maupun aksesibilitasnya," ujarnya.

Kedua, Gus Yahya mendorong pengembangan jejaring pengamanan sosial ekonomi melalui konsolidasi tasharruf (penyaluran dan pemanfaatan) LAZISNU secara nasional dan penataan gerakan koin NU agar lebih diarahkan ke model ta’aawun ijtima’i (saling tolong masyarakat akar rumput).

"Langkah-langkah konkret akan dijalankan secara akseleratif dan segera. Akan dilakukan lebih lanjut pembahasan dengan mengundang para ahli yang relevan," katanya.

Gus Yahya menambahkan bahwa peningkatan ketahanan sosial juga perlu dibangun melalui penguatan kohesi sosial. Hal itu perlu dilakukan melalui pemantapan solidaritas bersama.

Ia menekankan agar penyebaran informasi juga dilakukan melalui komunikasi yang menenangkan dan tidak membuat panik masyarakat berdasarkan fakta. "Perlu dibangun narasi yang tidak menakutkan agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, PBNU juga akan menjajaki kerja sama pelaksanaan agenda tersebut dengan pihak-pihak strategis lain, baik pemerintah maupun non-pemerintah.