Nasional

Gerakan Nurani Bangsa Desak Prabowo Segera Evaluasi dan Reformasi Polri

Jumat, 12 September 2025 | 09:00 WIB

Gerakan Nurani Bangsa Desak Prabowo Segera Evaluasi dan Reformasi Polri

Para tokoh Gerakan Nurani Bangsa saat sedang konferensi pers usai menemui Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (11/9/2025). (Foto: tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden)

Jakarta, NU Online

Para tokoh yang tergabung di dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengevaluasi dan mereformasi kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri).


Hal itu disampaikan salah satu tokoh GNB, Pendeta Gomar Gultom, saat konferensi pers usai menemui Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (11/9/2025).


"Tadi juga disampaikan juga oleh Gerakan Nurani Bangsa bahwa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden segera membentuk tim komisi reformasi. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak," katanya.


Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang ikut mendampingi para tokoh GNB, menuturkan bahwa desakan atau permintaan kepada Presiden Prabowo itu sudah dalam konsep untuk segera dilaksanakan.


"Istilahnya itu gayung bersambut ya, apa yang dirumuskan teman-teman ini justru itu yang sudah akan dilakukan Bapak Presiden, terutama yang menyangkut masalah reformasi di dalam bidang kepolisian," katanya.


"Jadi saya kira betul-betul titik pertemuan tadi itu pada hal yang sama, Bapak Presiden sampaikan tadi alhamdulillah persis seperti itu juga yang disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa. Terjadi penguatan dan persamaan pandangan antara Bapak Presiden dengan Gerakan Nurani Bangsa ini," tambahnya.


Tokoh GNB lainnya, Lukman Hakim Saifuddin juga meminta Presiden Prabowo Subianto segera membebaskan para aktivis yang ditahan sejak aksi demonstrasi pada 28 Agustus 2025 lalu.


"Adik-adik kita, para aktivis, mahasiswa, bahkan para pelajar kita yang saat ini masih ditahan di sejumlah kota, provinsi di Tanah Air, kami berharap segera dibebaskan," katanya.


Menurutnya, penahanan tersebut berpotensi mengganggu masa depan generasi muda yang masih menjalankan pendidikan.


"Mereka anak-anak kita yang mestinya tidak ada dalam posisi seperti itu karena dengan ditahan mereka menjadi terganggu dan bahkan bisa terputus proses pendidikannya," kata Menteri Agama RI periode 2014-2019 itu.


Senada, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menyebut bahwa para pelajar yang ikut unjuk rasa, baik saat akhir Agustus 2025 maupun pada waktu-waktu lain, memiliki kesadaran politik yang tinggi layaknya semangat revolusi kemerdekaan Indonesia di masa lalu.


"Seharusnya kita bersyukur bahwa pelajar yang usianya belasan tahun itu ikut turun ke jalan. Itu artinya kesadaran politik mereka tinggi, sama seperti masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Yang turun ke jalan, yang berevolusi itu adalah anak-anak muda," katanya.