Jakarta, NU Online

Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden RI kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).

Gibran datang mengenakan setelan jas dan dasi warna merah. Ia menemui langsung pimpinan MPR di Lantai 7 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut. Menurutnya, pertemuan antara Gibran dan jajaran pimpinan MPR berlangsung sekitar 20 menit. Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan langsung maksud kedatangannya.

“Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Muzani kepada wartawan, dikutip dari kanal YouTube TVR Parlemen.

Gibran Minta Surat Segera Diproses

Muzani mengungkapkan bahwa Gibran tidak hanya menyerahkan surat, tetapi juga meminta pimpinan MPR segera memprosesnya.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, pimpinan MPR menjadwalkan rapat pimpinan pada hari yang sama untuk membahas langkah selanjutnya.

“Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut, dan hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut,” ujarnya.

Setelah rapat pimpinan, MPR akan menggelar rapat gabungan yang dihadiri pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Forum tersebut akan membahas langkah berikutnya, termasuk persiapan pengisian jabatan wakil presiden.

Muzani menegaskan bahwa konstitusi memberikan batas waktu paling lama 60 hari bagi MPR untuk memilih wakil presiden pengganti. Menurutnya, waktu tersebut mulai diperhitungkan sejak pengunduran diri Gibran.

“Menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran. Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut,” ucapnya.

Ketentuan mengenai pengisian jabatan wakil presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal tersebut menyebutkan bahwa MPR menggelar sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan mengenai nama calon pengganti Gibran.