PWNU Jatim Minta Konbes NU 2026 Perjelas Mekanisme Pemilihan dan Perpanjangan SK Kepengurusan

Jakarta, NU Online 

 

Pelaksana Harian (Plh) Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Muhammad Balya Firjaun Barlaman, berharap Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 menghasilkan kejelasan mengenai sejumlah persoalan teknis organisasi. Salah satunya menyangkut mekanisme pemilihan dan persyaratan calon dalam proses pergantian kepengurusan.

 

Ia mengatakan, persoalan tersebut penting dibahas karena masih banyak pengurus di tingkat bawah yang membutuhkan kepastian aturan. Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah persyaratan calon yang harus dinyatakan lulus Pendidikan Menengah Kepemimpinan (PMK) NU.

 

“Konbes ini sangat penting bagi kami karena banyak persoalan-persoalan di bawah yang butuh kejelasan. Antara lain soal mekanisme pemilihan, persyaratan-persyaratan calon, yang di situ disebutkan harus lulus PMK,” ujarnya kepada NU Online, di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

 

Sementara itu, menurut dia, pelaksanaan PMK hingga kini belum berjalan lancar. Karena itu, ia mempertanyakan apakah persyaratan tersebut dapat dipenuhi melalui Pendidikan Dasar Pendidikan Kader Penggerak (PDPKP).

 

“PMK masih belum bisa berjalan dengan lancar, apakah cukup dengan PDPKP?” kata pria yang karib disapa Gus Firjaun itu.

 

Selain mekanisme pemilihan, ia meminta Konbes NU memperjelas ketentuan mengenai surat keputusan (SK) kepengurusan yang telah habis masa berlakunya atau expired. Persoalan ini berkaitan dengan sejumlah pengurus cabang (PCNU) yang hendak menyelenggarakan Konferensi Cabang (Konfercab).

 

Ia menjelaskan, sebelumnya terdapat surat edaran PBNU yang menyebutkan adanya perpanjangan masa berlaku SK kepengurusan. Namun, belum ada kejelasan apakah perpanjangan tersebut berlaku otomatis atau harus melalui pengajuan dari pengurus cabang.

 

Ia mengatakan, terdapat penjelasan secara lisan bahwa PCNU perlu mengajukan surat perpanjangan kepada PWNU untuk kemudian direkomendasikan kepada PBNU. Namun, mekanisme tersebut belum sepenuhnya dipastikan melalui petunjuk resmi.

 

“Apakah ini memang melalui pengajuan perpanjangan atau sudah otomatis? Otomatis diberikan kalau sesuai dengan yang tertulis dalam surat edaran, itu diberikan perpanjangan,” ujarnya.

 

Menurutnya, ketidakjelasan prosedur tersebut berpotensi menyulitkan pengurus wilayah maupun cabang, terutama yang masa berlaku SK kepengurusannya akan segera berakhir.

 

Karena itu, ia berharap Konbes NU dapat menjadi forum untuk menyelesaikan berbagai persoalan teknis organisasi sekaligus menghasilkan pedoman yang jelas bagi seluruh tingkatan kepengurusan.

 

“Saya berharap dalam Konbes ini seluruh persoalannya terkait dengan teknis organisasi itu bisa clear dan sudah bisa didapatkan informasi yang jelas sebagai pijakan bagi cabang maupun PW yang mungkin sudah akan berakhir masa berlaku SK-nya,” kata dia.