Jakarta, NU Online

 

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai kontribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap perekonomian nasional saat ini belum menunjukkan dampak yang luas.

 

Efek program tersebut dinilai masih bersifat sementara dan belum sepenuhnya mendorong peningkatan produktivitas secara signifikan. Oleh sebab itu, INDEF mendorong pemerintah untuk meninjau ulang cakupan penerima manfaat agar belanja negara yang dialokasikan benar-benar menghasilkan manfaat fiskal dan ekonomi yang optimal.

 

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman mengatakan penajaman sasaran penerima MBG menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas program. Dengan target yang lebih spesifik, dampak terhadap kualitas sumber daya manusia dan pengembalian fiskal dinilai akan lebih terasa dalam jangka menengah hingga panjang.

 

“Mengingat manfaat agregat yang relatif terbatas dan distribusional yang tidak sepenuhnya progresif, MBG perlu diprioritaskan pada kelompok usia dan wilayah dengan risiko gizi dan learning loss tertinggi, agar setiap rupiah belanja menghasilkan dampak produktivitas yang lebih tinggi,” ujar Rizal dalam paparan yang ia sampaikan pada Diskusi Publik "Realokasi Anggaran untuk Pembangunan Strategis via Danantara & MBG", dikutip NU Online melalui Youtube INDEF Jumat (9/1/2026).

 

Desain pembiayaan dan risiko fiskal

 

Dari sisi fiskal, INDEF mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam merancang skema pembiayaan MBG. Hasil simulasi yang dilakukan lembaga tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan fiskal hanya dapat terjaga apabila pendanaan MBG berasal dari realokasi anggaran, bukan dari penambahan defisit atau utang baru.

 

“Karena simulasi menunjukkan keberlanjutan fiskal terjaga hanya di bawah asumsi realokasi, ekspansi MBG berbasis defisit berpotensi melemahkan stabilitas fiskal tanpa imbal hasil makro yang sepadan dalam jangka menengah,” lanjut Rizal.

 

Simulasi tersebut menggunakan model Overlapping Generation Indonesia (OG-IDN) untuk mengukur dampak MBG terhadap berbagai indikator ekonomi. Salah satu temuan pentingnya adalah bahwa realokasi anggaran untuk MBG hanya berdampak kecil terhadap penurunan suplai tenaga kerja nasional.

 

“Kalau tadi saya kira laporan di pemerintahan menyerap cukup besar. Kemudian bagaimana dengan model ini? Memang cenderung menurun kalau di sini,” kata Rizal.

 

Rizal menjelaskan bahwa penurunan suplai tenaga kerja terjadi di seluruh kelompok pendapatan dan lebih mencerminkan efek peningkatan kesejahteraan. Dalam konteks ini, pekerja cenderung mengurangi jam kerja tanpa kehilangan utilitas atau tingkat kesejahteraannya. Meski demikian, INDEF menilai kondisi tersebut tidak menunjukkan adanya disinsentif kerja yang bersifat struktural.

 

“Itu terbukti tadi menyerap jumlah tenaga kerja, tetapi meningkatkan efisiensi melalui perbaikan kualitas modal manusia,” tutur Rizal.

 

INDEF juga mencatat bahwa peningkatan manfaat MBG belum tercermin dalam kenaikan upah riil. Dampak program lebih banyak terlihat pada peningkatan konsumsi dan kesejahteraan aktual pekerja. Pada gilirannya, hal itu berkontribusi terhadap efisiensi produktivitas tenaga kerja.

 

“Manfaat MBG tidak terefleksi melalui kenaikan upah riil, melainkan melalui peningkatan kesejahteraan aktualisasi dan konsumsi, sehingga efisiensi produktivitas tenaga kerjanya juga naik,” ucap dia.

 

Kebijakan jangka panjang

 

Rizal menekankan bahwa MBG seharusnya ditempatkan sebagai kebijakan struktural jangka panjang, bukan sekadar instrumen untuk mengejar pertumbuhan ekonomi cepat. Evaluasi kebijakan, menurut INDEF, tidak tepat jika hanya mengandalkan indikator jangka pendek seperti pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) atau kenaikan upah.

 

Penilaian keberhasilan MBG dinilai lebih relevan jika berbasis pada capaian outcome dan analisis kohort penerima manfaat. Dampak nyata program ini baru akan terlihat ketika kelompok penerima memasuki usia produktif.

 

“Dampak MBG baru muncul ketika kohort penerima memasuki usia produktif, sehingga evaluasi kebijakan harus bergeser dari indikator input dan output jangka pendek menuju indikator outcome jangka panjang seperti capaian pendidikan, kesehatan, dan produktivitas tenaga kerja,” tambahnya.

 

Selain itu, INDEF menilai keberhasilan MBG juga sangat bergantung pada integrasinya dengan kebijakan pendidikan dan pasar kerja. Tanpa kebijakan lanjutan yang memadai, peningkatan kualitas gizi berpotensi tidak berujung pada kenaikan upah dan output ekonomi yang berkelanjutan.

 

“Tanpa kebijakan lanjutan, peningkatan produktivitas akibat MBG berisiko tidak tertranslasi menjadi kenaikan upah dan output permanen. Diperlukan integrasi dengan peningkatan kualitas pendidikan menengah-vokasi dan kebijakan peningkatan keterampilan agar efek modal manusia terealisasi penuh,” pungkasnya.