Jakarta, NU Online
Rais Syuriyah PBNU KH Hasyim Muzadi mengungkapkan perlunya pemimpin yang mau memperjuangkan prinsip wasathan atau moderat dan keseimbangan. Prinsip tersebut, menurutnya, merupakan sendi dari manhaj Ahlu Sunnah Wal-Jama’ah yang sangat penting dikembangkan di Indonesia.<>
Selama ini ekonomi kita dikuasai oleh pihak tertentu saja. Karena itu Islam menolak politik ekonomi kartel. Di sinilah perlunya prinsip al-wasathiyah di bidang ekonomi. Ekonomi harus dibangun secara merata. Jangan hanya dikuasai sekelompok kecil orang saja,” papar Hasyim, dalam Bathsul Masail Raapat Kerja Nasional (Rakernas) Muslimat NU, di Asrama Haji Pondok Gede, Rabu (28/5).
Selain Hasyim, Bathsul Masail bertajuk ‘Memilih Pemimpin Menuju Indonesia Bermartabat’ itu menghadirkan pengamat politik, Hamdi Muluk, dan dimoderatori putri Gus Dur, Yenni Wahid.
Dalam paparannya Hasyim mengungkapkan pentingnya komitmen pemimpin bangsa dalam mempertahankan prinsip tawasuth dan keadilan karena menurut dia, sikap moderat dan adil saat ini hampir hilang di Indonesia.
“Selain keadilan dalam akses ekonomi, dalam pendidikan prinsip ini juga diperlukan, agar anak bangsaa kita mempunyai keseimbangan dalam berpikir dan bersikap. Begitupun dalam budaya, hukum dan politiknya,” tandas Hasyim seraya mengungkapkan keprihatinan atas produk legislasi di Indonesia yang masih pro asing dan tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat.
“Saat ini ada 20 Undang-undang terkait tambang, minyak, pendidikan dan lainnya yang tidaak pro rakyat, tapi pro asing. Makanya kita butuh pemimpin yang mau berkomitmen dalam memperjuangkan ini,” imbuhnya.
Pengamat Politik Hamdi Muluk, mengungkapkan, dalam teori perilaku politik, sikap yang ditunjukkan para politisi saat ini menujukkan kelemahan dalam komunikasi politik. Ia mencontohkan maraknya kampanye busuk yang menyudutkan calon tertentu, yang malah menjadi serangan balik bagi sang penyerang. “Kampanye SARA yang marak ditujukan kepada Jokowi misalnya, sekarang malah jadi serangan balik buat Prabowo. Sebab bahasa yang disampaikan bersayap,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan perlunya kerja sama semua elemen, dalam membenahi Indonesia. “Kami sering berdiskusi, bahwa kita harus panggil orang-orang terbaik di negeri ini untuk turun tangan mengurus negeri ini. Karena itu, kita sempat menginventarisir 19 tokoh publik yang berkompeten dan dipandang mampu menangani problem di negeri ini. Salah satu dari 19 tokoh tersebut adalah ibu khofifah,” paparnya. (Ahmad Millah/Mahbib)
