Jakarta, NU Online

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyiapkan tahapan awal penyelenggaraan haji 2026 dengan memulai proses seleksi petugas haji. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) menyampaikan bahwa seleksi akan dilakukan dalam dua tahap, yakni seleksi PPIH tingkat daerah atau Petugas Haji Daerah (PHD) dan PPIH Pusat.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Senayan, Selasa (25/11/2025), Gus Irfan memaparkan jadwal seleksi yang telah disusun. "Seleksi petugas daerah direncanakan 4 dan 11 Desember, petugas pusat 16 Desember 2025," kata Gus Irfan.

Ia menjelaskan bahwa tahapan pembinaan calon petugas juga telah dijadwalkan secara berurutan. Bimbingan dan manasik haji akan berlangsung mulai 1 Januari hingga 20 Februari 2026. Setelah itu, pelatihan PPIH kloter di Arab Saudi dijadwalkan pada 11 Januari–10 Februari 2026 disusul pelatihan PHD pada 17 Januari–16 Februari 2026.

Terkait layanan jamaah, pemerintah menargetkan seluruh kontrak akomodasi, konsumsi, dan transportasi sudah rampung pada akhir Januari.

"Penyelesaian kontrak layanan akomodasi, konsumsi dan transportasi 31 Januari, ini adalah batas akhir kita, kita upayakan sebelum tanggal ini sudah bisa selesai," ujarnya.

Pada saat bersamaan, proses pengkloteran dan grouping visa akan dimulai sejak 10 Januari hingga 8 Februari 2026. Sementara penerbitan visa dijadwalkan berlangsung 8 Februari–20 Maret.

"Semuanya ini terkoordinasi dengan schedule yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi juga," ujar Gus Irfan.

Kementerian menargetkan kloter pertama memasuki asrama haji pada 21 April, sehari sebelum keberangkatan perdana ke Arab Saudi pada 22 April 2026.

"Kemudian rencana perjalanan haji bisa kita lihat di tabel, mulai 21 April sampai 21 Juni akhir pemberangkatan jamaah haji gelombang kedua dari Mekkah ke Madinah, kemudian 1 Juli 2026 akhir kedatangan jamaah haji gelombang kedua di tanah air," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa seleksi petugas haji akan dilakukan secara ketat, baik di tingkat daerah maupun pusat. Ia menekankan bahwa seluruh petugas nantinya diwajibkan mengikuti masa pelatihan intensif di asrama haji.

Menurut Dahnil, proses seleksi akan memastikan hanya mereka yang benar-benar siap bekerja yang diberangkatkan. Ia menekankan pentingnya profesionalitas petugas dan menutup ruang praktik “menumpang haji”.

Dalam penjelasannya, Dahnil menyampaikan bahwa petugas haji akan melalui proses seleksi dari daerah hingga pusat.

“Petugas haji dalam satu bulan, kurangnya nanti seminggu ya, nanti akan diseleksi. Ini masih tahap seleksi petugas haji di daerah nanti. Kemudian ada seleksi pusat, kemudian Arab Saudi. Kemudian mereka semuanya nanti masuk barak. Kemudian masuk barak, kemudian dilatih kurang lebih tiga minggu," ujarnya usai rapat dengan Komisi VIII DPR.

Selama pelatihan, para calon petugas akan mendapat pembekalan fisik, kemampuan bahasa Arab dasar, serta pemahaman fiqih haji.

“Tiga minggu nanti persiapan fisik, kemudian persiapan bahasa Arab dasar, kemudian persiapan fiqih dasar haji. Jadi kami persiapkan dengan serius supaya mereka bersiap bertugas di sana. Dan tidak boleh lagi ada yang nebeng naik haji,” tegasnya.

Dahnil memastikan bahwa fasilitas pelatihan berada di lingkungan asrama haji, bukan barak militer. “Jadi kita ingin pastikan petugas ini lakukan tugasnya sebagai petugas haji, bukan orang yang nebeng naik haji, kira-kira gitu. Bukan barak tentara tetapi barak asrama haji,” ujarnya.

Seperti diketahui, dalam penyelenggaraan haji sebelum-sebelumnya, Timwas Haji DPR RI menemukan beberapa Petugas Haji Daerah (PHD) yang disebutnya hanya numpang haji. Sebab menurut Timwas, mereka terpilih menjadi PHD hanya karena alasan tim sukses bupati/walikota/gubernur hingga keluarga pejabat di daerah sehingga menurut Timwas mereka justru inginnya dilayani bukan melayani.