Jakarta, NU Online

Keselamatan peserta didik tidak boleh dipertaruhkan hanya karena mengejar target pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ribuan anak di 14 provinsi dilaporkan mengalami sakit perut, mual, bahkan sebagian harus dirawat di rumah sakit akibat keracunan makanan dari program MBG.

Menyikapi kondisi ini, Praktisi Pendidikan NU, Achmad Zuhri mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi total agar program yang seharusnya menyehatkan itu tidak malah mengancam nyawa anak-anak.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) per 9 September 2025, sedikitnya 4.755 anak dilaporkan mengalami keracunan di 14 provinsi. Angka ini menjadi peringatan serius bahwa kualitas dan pengawasan distribusi makanan dalam program MBG perlu ditingkatkan secara signifikan.

“Kita prihatin dengan maraknya kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Belum genap satu tahun program MBG berjalan, tapi sudah menorehkan catatan tragis. Sungguh memprihatinkan dan harus menjadi alarm keras bagi pemerintah,” ujar Zuhri kepada NU Online pada Jumat (19/9/2025).

Ia menegaskan bahwa program MBG harus segera dievaluasi secara total sebelum anak korban keracunan bertambah. Program tersebut seharusnya tidak hanya mengejar aspek gizi saja, namun juga harus menjamin aspek higienitas, kesehatan, dan kehalalan. Hak anak didik untuk mendapatkan makanan yang aman dan sehat adalah hak asasi yang tidak boleh dipertaruhkan.

“Jangan sampai program unggulan Presiden Prabowo Subianto justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya peserta didik. Fakta di lapangan menunjukkan, kepercayaan publik terhadap MBG mulai menurun. Banyak wali murid dan orang tua santri menolak program ini karena khawatir terhadap kualitas makanan yang diberikan,” kata Zuhri.

Zuhri menekankan  pentingnya menjalankan program MBG dengan prinsip transparansi dan pengawasan yang ketat agar kualitas makanan yang diberikan benar-benar terjamin. Ia menilai bahwa pengawasan tidak hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara, tetapi harus melibatkan berbagai pihak, termasuk instansi kesehatan seperti Dinas Kesehatan. 

“Jangan biarkan program baik ini kehilangan makna hanya karena lemahnya kontrol kualitas dan rendahnya akuntabilitas pelaksana. Dugaan keracunan anak sudah mendekati angka 5.000. Keselamatan anak-anak harus ditempatkan di atas segalanya,” ujar Zuhri.

 

*) Berita ini telah mengalami perubahan pada Senin, 22 September 2025 pukul 19.14 WIB.