Batang, NU Online

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Mohamad Syafi’ Alielha atau Savic Ali, menilai pragmatisme dan feodalisme telah merusak orientasi kekuasaan di Indonesia, dari yang seharusnya berpihak pada kepentingan publik menjadi sarana mengejar kepentingan pribadi.

Kritik tersebut disampaikan dalam Sarasehan Lakpesdam PCNU Batang, Jawa Tengah, Sabtu lalu, sebagai refleksi atas menguatnya praktik politik yang dinilai semakin menjauh dari nilai-nilai kemaslahatan masyarakat.

Savic melihat adanya kecenderungan sebagian pihak memaknai politik secara sempit sebagai alat untuk mengejar kepentingan pribadi. Ia menyebut pola pikir tersebut menyerupai logika bisnis yang berorientasi pada keuntungan, namun diterapkan dalam ruang publik.

“Sebagian pengurus itu mentalnya mental politis, yaitu mengejar kepentingan pribadi. Padahal, dalam konteks publik, seharusnya ada nilai kemaslahatan. Ini malah diperlakukan seperti entitas personal, layaknya bisnis yang mengejar untung,” ujarnya.

Savic juga mengungkapkan bahwa salah satu ciri dari mentalitas tersebut adalah kecenderungan memandang manusia sebagai alat. Dalam praktiknya, seseorang dinilai bukan sebagai subjek yang setara, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu.

“Mengkategorikan manusia itu ada dua: siapa yang bisa dimanfaatkan dan siapa yang bisa dijadikan alat,” tegasnya.

Ia mengaku pernah mengalami situasi serupa, ketika dipersepsikan sebagai pihak yang sulit dikendalikan karena sikapnya yang independen dan vokal. Hal itu, menurutnya, membuat dirinya kerap menjadi sasaran permusuhan tanpa alasan yang jelas.

“Saya pernah mengalami, ada yang memusuhi tanpa alasan jelas. Mungkin karena dianggap terlalu independen dan tidak bisa diatur,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Savic menilai fenomena tersebut tidak bisa dilepaskan dari ekosistem sosial-politik pascareformasi. Menurutnya, terbukanya akses terhadap kekuasaan tidak selalu diiringi kesadaran akan tanggung jawab publik.

“Ini bukan hanya di PBNU, tapi kita semua bagian dari ekosistem sosial-politik pascareformasi. Ruang terbuka luas, tapi sering lupa bahwa kekuasaan itu mengandung nilai publik,” jelasnya.

Menurutnya, kondisi ini juga dipengaruhi oleh struktur kebutuhan masyarakat yang masih berada pada level dasar, sebagaimana teori Abraham Maslow. Ketika kebutuhan dasar belum terpenuhi, masyarakat cenderung bersikap pragmatis.

“Kalau kebutuhan dasar belum terpenuhi, orang cenderung pragmatis. Berbeda dengan masyarakat yang sudah mapan, mereka mengejar aktualisasi diri,” katanya.

Savic mencontohkan negara-negara Eropa yang dinilai telah mampu menjamin kebutuhan dasar warganya, sehingga masyarakat dapat berkembang ke tahap aktualisasi diri, seperti menjadi ilmuwan, seniman, atau atlet.

Ia juga mengkritik gaya hidup sebagian kalangan elite yang dinilai masih terjebak dalam pola pikir agraris-feodal, seperti mengakumulasi aset berupa tanah dan properti tanpa mempertimbangkan dampak sosial.

“Punya uang miliaran, kenapa tidak dipakai untuk usaha yang menyerap tenaga kerja? Bukan justru membeli tanah atau properti lagi,” ujarnya.

Menurutnya, pola tersebut berdampak pada semakin sulitnya generasi muda mengakses kepemilikan rumah akibat harga yang terus meningkat.

“Sekarang generasi muda membeli rumah sangat sulit, sementara orang kaya terus menambah aset. Ini dampak pola pikir agraria yang belum berubah,” tambahnya.

Savic juga menekankan pentingnya keberanian individu untuk bertindak berdasarkan prinsip, tanpa selalu menunggu legitimasi struktural.

“Kalau yakin sesuai prinsip dan nilai, lakukan saja. Tidak perlu selalu menunggu payung struktural,” pesannya.

Ia mengaku tidak memiliki ekspektasi berlebihan terhadap struktur organisasi. Baginya, yang terpenting adalah kontribusi nyata sesuai kapasitas masing-masing.

“Saya tidak punya ekspektasi besar, jadi tidak punya kekecewaan. Yang penting, apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan,” ujarnya.

Di tengah keterbatasan peran negara, Savic mendorong pentingnya kolaborasi antara masyarakat, swasta, dan berbagai elemen lainnya.

“Kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada negara. Harus ada kolaborasi dengan masyarakat dan sektor swasta,” pungkasnya.