Jakarta, NU Online

Keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak dan pembagian pekerjaan domestik secara adil menjadi kunci membangun keluarga yang setara dan bebas dari kekerasan. Peringatan Hari Ayah Nasional setiap 12 November menjadi momentum untuk mengkritisi budaya patriarki yang selama ini membatasi peran ayah sebagai pencari nafkah, sementara tanggung jawab pengasuhan lebih banyak dibebankan kepada ibu.

Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Daden Sukendar mengatakan, konstruksi sosial patriarkal kerap menempatkan ayah sebagai pencari nafkah utama sekaligus pemegang otoritas tertinggi dalam keluarga. Sebaliknya, pekerjaan perawatan (care work), pengasuhan anak, hingga tanggung jawab menjaga keharmonisan rumah tangga lebih banyak dibebankan kepada ibu.

Menurutnya, ketimpangan relasi kuasa tersebut tidak hanya menyebabkan perempuan menanggung beban ganda, tetapi juga menjauhkan ayah dari keterlibatan emosional dalam tumbuh kembang anak. Kondisi ini bahkan berpotensi melanggengkan budaya kekerasan di ranah privat.

“Keluarga masih menjadi ruang yang rentan terjadinya kekerasan berbasis gender, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran ekonomi terhadap istri dan anak,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026).

Ia menegaskan bahwa keluarga tidak boleh dipandang sebagai ruang yang kebal terhadap nilai-nilai hak asasi manusia.

“Keluarga adalah miniatur negara tempat nilai-nilai keadilan, kesetaraan, antikekerasan, dan penghormatan terhadap martabat manusia pertama kali disemaikan dan dipraktikkan,” ujarnya.

Daden menjelaskan, kemitraan setara antara ayah dan ibu diwujudkan melalui pembagian tanggung jawab yang adil dan saling mendukung tanpa terikat stereotip gender.

“Keterlibatan aktif ayah dalam kerja-kerja perawatan dan pengasuhan terbukti secara signifikan meningkatkan kesejahteraan psikologis ibu, memperkuat ketahanan keluarga, serta membentuk karakter anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, untuk menghargai kesetaraan dan menolak segala bentuk kekerasan sejak dini,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa perubahan pola relasi dalam keluarga juga membutuhkan dukungan kebijakan negara yang responsif gender. Kebijakan ketenagakerjaan, perlindungan sosial, dan layanan publik perlu memfasilitasi tanggung jawab pengasuhan bersama.

“Kebijakan ketenagakerjaan, sistem perlindungan sosial, serta layanan publik harus mulai mengakui dan memfasilitasi tanggung jawab pengasuhan bersama antara ayah dan ibu, termasuk jaminan cuti ayah (paternity leave) yang memadai serta ekosistem kerja yang ramah keluarga,” ucapnya.

Daden juga mendorong para ayah dan laki-laki membangun kesadaran kritis serta komitmen nyata untuk menjadi mitra setara bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Pembagian pekerjaan domestik dan pengasuhan secara adil perlu diwujudkan agar ayah dapat menjadi teladan dalam membangun relasi tanpa kekerasan.

“Pemerintah perlu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan keluarga yang mendorong keterlibatan aktif ayah dalam pengasuhan, termasuk edukasi pengasuhan setara gender yang inklusif,” ujarnya.

Selain itu, ia mengajak masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga pendidikan bersama-sama mendekonstruksi budaya patriarki yang membakukan peran gender secara kaku. Upaya tersebut perlu disertai kampanye nilai-nilai keayahan yang mengedepankan kasih sayang, empati, serta penghormatan terhadap hak asasi perempuan dan anak.

“Masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga pendidikan untuk bersama-sama mendekonstruksi budaya patriarki yang membakukan peran gender secara kaku, serta mengampanyekan nilai-nilai ke-ayah-an yang penuh kasih sayang, empati, dan menghormati hak asasi perempuan dan anak,” sambungnya.