UGM Bentuk TGPF, Usut Dugaan Kekerasan Aparat dalam Aksi 10 November

Yogyakarta, NU Online

Universitas Gadjah Mada (UGM) menginisiasi pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bersama sejumlah perguruan tinggi untuk mengusut rangkaian peristiwa demonstrasi pada 10 November 2026 di Yogyakarta. Langkah ini dilakukan menyusul dugaan kekerasan dalam proses pengamanan aksi yang berdampak terhadap mahasiswa dan masyarakat.

Rektor UGM Ova Emilia mengatakan, TGPF akan menghimpun keterangan dari berbagai pihak, mendengarkan pengalaman mahasiswa dan masyarakat terdampak, mengumpulkan dokumentasi, serta menelusuri kronologi peristiwa, termasuk dugaan kekerasan dalam proses pengamanan demonstrasi.

Ova menegaskan bahwa pencarian fakta harus berlangsung secara independen, objektif, terbuka, dan berbasis bukti. Hasil penelusuran tersebut diharapkan menjadi landasan penyusunan rekomendasi dan penentuan langkah tindak lanjut.

“Hasil penelusuran diharapkan menjadi dasar penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut kepada pihak berwenang,” ujarnya dalam konferensi pers di UGM, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (12/11/2026).

Senada, Wakil Rektor UGM Arie Sujito menjelaskan bahwa inisiatif pembentukan TGPF merupakan bagian dari tanggung jawab universitas dalam melindungi sivitas akademika, terutama mahasiswa. Melalui tim tersebut, UGM ingin memastikan setiap informasi mengenai peristiwa yang dialami mahasiswa dapat ditelusuri dan diklarifikasi berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, pendekatan berbasis bukti diperlukan agar respons terhadap suatu peristiwa tidak dibangun berdasarkan spekulasi maupun informasi yang belum terverifikasi.

“Sikap ilmiah itu penting karena setiap keputusan, termasuk keputusan negara, harus berdasarkan data,” jelasnya.

Arie mengatakan, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebebasan dan hak warga negara, terutama dalam situasi yang berpotensi menempatkan masyarakat sipil sebagai korban.

“UGM tetap menghormati institusi hukum, aparat, dan pemerintah, sekaligus menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi warga kampus,” ucapnya.

Ia menambahkan, UGM akan mengajak perguruan tinggi lain terlibat dalam penelusuran fakta untuk menjaga objektivitas sekaligus menghasilkan informasi yang kredibel.

“Kita punya koridor yang juga harus kita jaga bersama, yaitu memastikan hak-hak warga sipil dan kebebasan demokrasi tetap terlindungi,” ujarnya.

Arie menegaskan bahwa melalui pendampingan, koordinasi dengan pihak berwenang, dan inisiasi pembentukan TGPF, UGM berkomitmen memastikan hak-hak mahasiswa terdampak terpenuhi.

“UGM mendorong penelusuran peristiwa secara objektif agar fakta dapat diungkap dan menjadi dasar bagi upaya pencegahan kejadian serupa,” ujarnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Dwiko menyampaikan bahwa pihak fakultas telah memantau kondisi seorang mahasiswa Kehutanan sejak proses pemeriksaan berlangsung. Berdasarkan pemantauan dan laporan yang diterima, mahasiswa tersebut dalam kondisi sehat dan tidak mengalami luka.

Ia menjelaskan bahwa mahasiswa yang mengikuti aksi telah menjalankan kegiatan secara tertib. Sebagian di antaranya bahkan telah kembali sebelum kericuhan terjadi.

“Selama masa demonstrasi, mahasiswa sebenarnya tertib. Sebagian sudah ditarik sebelum terjadi kerusuhan sehingga tidak mengalami penyisiran,” ujarnya.