Jakarta, NU Online

Sudah satu pekan sejak beredarnya Risalah Rapat Harian Syuriyah, persoalan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum juga selesai. NU Online telah menuliskan kronologi persoalan di PBNU kesatu dan kedua. 

Berikut adalah kronologi ke-3:

Rabu, 26 November 2025

Kronologi persoalan ketiga ini dimulai dari Syuriyah PBNU yang menerbitkan Surat Edaran bernomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang ditandatangani Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir (Kiai Afif) dan Katib PBNU KH Ahmad Tajul Mafakhir (Gus Tajul). 

Di dalam surat itu, Syuriyah PBNU menyatakan bahwa Gus Yahya sudah dinyatakan berhenti menjabat sebagai ketua umum PBNU per 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Selama masa kekosongan jabatan, PBNU dipimpin sepenuhnya oleh KH Miftachul Akhyar. 

Setelah beredar surat ini, NU Online mengutus reporter ke Hotel Sultan, Jakarta, tempat berlangsungnya Rapat Syuriyah yang dipimpin Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. 

Di lokasi, reporter NU Online mengonfirmasi tentang surat itu kepada Gus Tajul, salah satu penanda tangan. Ia menyatakan bahwa lembaran tersebut adalah surat edaran bukan surat pemberhentian. 

Gus Tajul menjelaskan, surat itu merupakan tindak lanjut dari Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU pada Kamis, 20 November 2025.

Namun, surat edaran syuriyah PBNU yang beredar dengan watermark "DRAFT" itu memicu polemik. Hal ini kemudian direspons oleh Gus Yahya yang sedang menggelar pertemuan Rapat Koordinasi Peringatan Harlah 1 Abad NU versi Masehi, di lantai 8 Gedung PBNU. 

NU Online juga mengutus seorang reporter untuk mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Gus Yahya itu. Kemudian Gus Yahya menggelar konferensi pers sekaligus mengeluarkan surat untuk menanggapi surat edaran syuriyah PBNU itu. 

Surat tanggapan itu bernomor 4786/PB.03/A.I.01.08/99/11/2025 soal Penjelasan tentang Keabsahan Surat yang ditandatangani Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Wakil Sekretaris Jenderal Faisal Saimima.

Melalui surat itu, Gus Yahya menjelaskan sejumlah poin yang menegaskan bahwa Surat Edaran Syuriyah PBNU itu tidak valid.

Saat konferensi pers, Gus Yahya juga memberikan penjelasan mengenai statusnya sebagai Ketua Umum yang dinyatakan berhenti oleh Syuriyah PBNU. 

Menurutnya, surat edaran itu tidak ditandatangani oleh empat orang dari unsur Syuriyah dan tanfidziyah. Bahkan, sebagai surat edaran itu tidak dapat diterima. Surat edaran itu juga tidak bisa mendapatkan keabsahan dari sistem digital PBNU.

Gus Yahya tak menerima dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Syuriyah PBNU karena dinilai terdapat banyak cacat administratif di dalamnya, seperti tidak adanya stempel digital dan nomor surat yang tidak tercatat dalam sistem.

Selain itu, Gus Yahya mengklarifikasi soal statusnya sebagai ketua umum PBNU. Ia menegaskan, pemberhentian jabatan ketua umum tidak dapat dilakukan hanya melalui mekanisme rapat harian Syuriyah yang tidak memberinya ruang untuk melakukan klarifikasi atas tuduhan-tuduhan yang ditujukan padanya. 

Pemberhentian dan penggantian sebagai ketua umum PBNU, kata Gus Yahya hanya bisa dilakukan melalui Muktamar sebagai forum permusyawaratan tertinggi organisasi Nahdlatul Ulama.

Dorongan islah dari PWNU

Pada hari yang sama, sejumlah PWNU mengeluarkan pernyataan sikap untuk menanggapi persoalan di PBNU ini.

PWNU Jawa Tengah dan DKI Jakarta mengeluarkan surat permohonan agar persoalan di PBNU dapat diselesaikan secara damai atau islah. PWNU Jakarta juga meminta mustasyar dan masyayikh menjadi mediator islah atas persoalan yang terjadi.

Dorongan islah juga dikemukakan oleh PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dalam surat pernyataan sikap itu, PWNU DIY menegaskan tetap berpegang teguh pada hasil Muktamar Ke-34 NU di Lampung. 

Selain itu, PWNU DIY meminta PBNU agar mampu menyelesaikan persoalan dengan cara musyawarah dan tabayun antarpihak.

Mekanisme musyawarah untuk menyelesaikan persoalan di PBNU juga diusulkan oleh PWNU Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta.

PWNU Papua Barat Daya dan Bengkulu pun mengeluarkan surat yang mengusulkan agar PBNU segera islah.

Kamis, 27 November 2025

Pada Kamis (27/11/2025), Gus Yahya beserta rombongan bertemu dengan KH Miftachul Akhyar di Bandara Juanda, Surabaya. Foto pertemuan itu beredar sangat cepat di linimasa media sosial. Di foto itu, Gus Yahya dan Amin Said Husni tampak berjalan beriringan dengan Kiai Miftachul Akhyar. 

Namun sesaat setelah beredarnya foto itu, muncul klarifikasi dari Wakil Sekretaris Jenderal Nur Hidayat. Ia menjelaskan bahwa tidak ada perbincangan apa pun antara Gus Yahya dan Kiai Miftach. Bahkan, di dalam surat klarifikasi itu, Kiai Miftach meminta agar foto yang beredar itu diturunkan dari peredaran. Berikut isi lengkap klarifikasinya:

 

1. Pukul 05.13 WIB, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar yang baru saja masuk ke pesawat Batik Air ID 7511 menginformasikan kepada staf Syuriyah yang mengantarkan ke Bandara Halim Perdanakusuma bahwa beliau secara tidak sengaja ternyata berada dalam satu pesawat dengan rombongan Gus Yahya. Rais Aam berada di baris ketiga (Seat 3D). Gus Yahya dan rombongan di baris kedua.
2. Pukul 07.28 WIB, setelah mendarat di Bandara Juanda, Rais Aam mengirimkan pesan WhatsApp kepada staf Syuriyah yang intinya berisi pesan dan penjelasan:

• a. Tidak ada pembicaraan apapun selama di dalam penerbangan/pesawat.
• b. Rais Aam sempat diarahkan oleh staf Gus Yahya untuk menuju Ruang VIP, tapi beliau memilih langsung menuju parkiran Bandara Juanda. Karena Rabu (26/11) kemarin beliau berangkat ke Jakarta bersama Gus Mughits Al-Iroqi dengan mengendarai mobil pribadi dan memarkir mobil di Bandara Juanda.
• c. Selama jalan kaki menuju area pelataran parkir mobil, Gus Yahya dan rombongan terus mengikuti langkah Rais Aam PBNU, sambil matur untuk minta waktu sowan. Rais Aam menjawab: Mangke kulo ningali jadwal.
• d. Selama turun dari pesawat dan jalan kaki menuju pesawat itulah gambar-gambar Rais Aam yang diikuti Rombongan Gus Yahya tersebut diambil.
• e. Jika terdapat video atau foto terkait kejadian selama perjalanan dari pesawat menuju area parkir Bandara Juanda tersebut, Rais Aam memerintahkan agar video atau foto tersebut dihapus/di-takedown.

Gus Yahya sowan ke Lirboyo

Setelah pertemuan yang tak sengaja dengan Kiai Miftachul Akhyar di Bandara Juanda, Gus Yahya bersama Amin Said Husni dan KH Nurul Yaqin Ishaq sowan ke Pesantren Lirboyo. Ia diterima oleh Pengasuh Lirboyo KH Anwar Manshur dan KH Kafabihi Mahrus.

Gus Yahya berharap kebijaksanaan para masyayikh agar dapat menjadi penerang bagi langkah PBNU dalam menjaga keteduhan serta ketertiban organisasi sesuai koridor konstitusi. 

Dugaan sabotase sistemik

Masih di hari yang sama. Muncul siaran pers yang menyatakan bahwa terdapat upaya sabotase secara sistemik di dalam platform Digdaya Persuratan PBNU. 

Siaran pers ini sebagai tanggapan atas pernyataan Gus Yahya yang menyebut bahwa Surat Edaran Syuriyah PBNU tidak sah atau tidak valid karena tak terdapat stempel. 

Dalam siaran pers itu dinyatakan bahwa upaya untuk melakukan sabotase telah berlangsung sejak 25 Oktober 2025, saat Wakil Ketua Umum PBNU Bidang OKK selaku Pengarah Tim Transformasi Digital PBNU mencabut secara sepihak atas hak Rais Aam PBNU untuk melakukan pembubuhan stempel dalam platform Digdaya Persuratan.

Secara kronologis, berbagai upaya sabotase dan pembajakan tersebut tercatat dalam lini masa sebagai berikut:

1. Digdaya Persuratan diluncurkan oleh Ketua Umum PBNU pada 1 Agustus 2024. Akun Sekretariat Jenderal PBNU (setjen@nu.or.id) merupakan akun resmi PBNU yang berstatus sebagai Super Admin dengan kewenangan untuk melakukan stempel surat. Berdasarkan usulan Waketum Bidang OKK pada 30 Juli 2024, Ketum dan Sekjen PBNU menyetujui otorisasi pembubuhan stempel diamanahkan kepada Nur Hidayat (bukti chat terlampir).
2. Dalam perjalanannya, sebagai rencana cadangan (backup plan) jika terjadi kendala teknis, terdapat tiga akun tambahan yang didaftarkan ke Perum Peruri untuk membubuhkan stempel. Yaitu: rais.aam@nu.or.id, arief.faqihudin@gmail.com, day@seblak.net. Pada fase awal implementasi Digdaya Persuratan, kendala teknis tersebut seringkali muncul. Setelah kendala teknis teratasi, proses stamping surat selama satu tahun terakhir secara konsisten dilakukan melalui akun setjen@nu.or.id.
3. Hari Selasa (21 Oktober 2025), Tim PMO Digital menginformasikan telah menerima arahan dari Waketum Bidang OKK agar pemegang otoritas stempel yang lama dibatasi tiga saja, dengan menghapus akun Rais Aam (rais.aam@nu.or.id). Pada saat sama, Waketum Bidang OKK memerintahkan untuk menambahkan dua Wasekjen Bidang OKK (A Syarif Munawi dan Faisal Saimima) sebagai Super Admin dan pemegang otoritas stempel. […] Tapi, sejak Ahad (23 November 2025), akun setjen@nu.or.id dan day@seblak.net tidak bisa diakses dan secara otomatis tidak dapat melakukan pembubuhan stempel.
4. Hari Ahad (23 November 2025) pukul 07.51 WIB, akun Sekretariat Jenderal PBNU (setjen@nu.or.id) mengirimkan Surat Edaran Rais Aam tentang Pencabutan Tanda Tangan dalam Surat Keputusan Penetapan Penasihat Khusus Ketua Umum PBNU Untuk Urusan Internasional. Pada intinya, dalam surat tersebut, Rais Aam mencabut tanda tangan yang tercantum dalam SK Nomor 3137/PB.01/A.11.01,71/99/12/2024.
5. Sekitar pukul 10.15 WIB, akun resmi Sekretariat Jenderal PBNU tersebut diketahui telah dinonaktifkan oleh Tim Project Management Office (PMO) Digital PBNU dan tidak bisa diakses hingga saat ini.
6. Hari Senin (24 November 2025), setelah Faisal Saimima menyampaikan protes agar tidak ada penonaktifan akun meski terdapat perbedaan posisi dan sikap di antara pengurus.
    

Silang pendapat keabsahan surat

Surat Edaran Syuriyah PBNU dipersoalkan. Gus Yahya menyatakan surat itu tidak sah, sedangkan Katib Syuriyah PBNU KH Sarmidi Husna menyatakan bahwa Surat Edaran Syuriyah PBNU itu sah. 

NU Online mengutus reporter untuk menemui Kiai Sarmidi yang kemudian menggelar konferensi pers untuk menyampaikan sejumlah tanggapan atas persoalan di PBNU, salah satunya soal Surat Edaran Syuriyah PBNU itu.

Kiai Sarmidi juga menjelaskan tentang Majelis Tahkim sebagai wadah untuk menyelesaikan persoalan di PBNU. Ia mempersilakan Gus Yahya untuk menempuh upaya melalui Majelis Tahkim apabila keberatan dengan pemberhentian jabatannya sebagai ketua umum.

Di lokasi yang sama, Wasekjen PBNU Nur Hidayat menyebut ada upaya sabotase dalam penerbitan surat tersebut, khususnya pada proses pembubuhan stempel secara daring yang menyebabkan surat tersebut tidak sah sebagaimana yang sebelumnya diberitakan. 

Ia menjelaskan, pembubuhan stempel secara daring merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh PBNU yang dibuktikan dengan footer resmi berisi keterangan Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh Digdaya Persuratan dan distempel digital oleh Peruri Tera. 

Hidayat menjelaskan pihaknya telah mencoba melakukan pengesahan dokumen dengan stempel melalui tiga akun, yakni akun staf bagian surat menyurat, akun pribadinya selaku Wasekjen PBNU serta akun Sekjen PBNU. Namun ketiga akun tersebut tidak bisa melakukan pembubuhan stempel secara tiba-tiba. 

"Dengan kondisi itu maka dapat disimpulkan bahwa terdapat aksi sabotase dari Tim Project Management Office Digdaya PBNU," ucap Hidayat.

Pernyataan tentang adanya sabotase digital itu dibantah oleh Ketua PBNU Gus Ulil Abshar Abdalla. Ia menolak tuduhan adanya sabotase terhadap sistem digital. 

Gus Ulil menegaskan bahwa Digdaya Persuratan PBNU justru dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penerbitan surat-surat di lingkungan NU. Melalui sistem tersebut, setiap pihak dapat melihat apakah suatu surat telah sesuai dengan prosedur, AD/ART, dan standar administratif organisasi.

Ia menilai dokumen Syuriyah yang beredar tidak dapat disahkan karena tidak didasarkan pada risalah rapat Syuriyah dan tidak melalui mekanisme organisasi yang sah.

Berbagai persoalan yang terjadi pada Jumat, 28 November 2025, akan dibahas dalam kronologi berikutnya.