Jakarta, NU Online
Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) PBNU, Tyovan Ari Widagdo menilai naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok (sembako) kontraproduktif dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang digemborkan pemerintah. Pasalnya, pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 belum seutuhnya didapatkan oleh masyarakat, kenaikan harga malah jadi beban baru masyarakat.

"Kami prihatin dengan kondisi demikian, karena tentu memberatkan masyarakat," ungkap dia saat dihubungi NU Online, Selasa (21/6/22).

Tyovan berpandangan, kenaikan harga sembako ini tidak mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Kenaikan harga sembako ini juga akan kembali berefek pada penurunan daya beli masyarakat. Karenanya, ia meminta kepada pemerintah untuk segera membuat kebijakan yang dapat meringankan beban rakyat.

"Kami meminta pemerintah untuk dapat mengupayakan yang terbaik dengan membuat harga bahan-bahan pokok menjadi stabil," kata pemuda kelahiran 12 Januari 1990 itu.

Upaya tersebut, lanjut Tyovan, dapat dilakukan dengan melaksanakan operasi pengendalian harga komoditas pokok dan mengoptimalkan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mencegah adanya penyelundupan barang, seperti pada kasus minyak goreng. 

"Dalam operasi pengendalian harga sembako pemerintah bisa melibatkan KPPU yang berperan sebagai pengawas untuk mencegah terjadinya penyelundupan," ujarnya.

Selain itu, ia juga menyarankan agar pemerintah segara membuat kebijakan fiskal bagi kegiatan ekspor-impor komoditas pangan. Tujuannya untuk menstabilkan harga serta stok pangan nasional yang tengah bergejolak.

"Upaya lain dapat dilakukan lewat kebijakan fiskal khusus impor ekspor pangan. Juga tak lupa mengontrol pasokan pangan nasional pada ambang aman," terang dia.

Dalam hal ini, Tyovan menegaskan permasalahan naiknya harga sembako saat ini tak cukup hanya diselesaikan di tahun ini, namun perlu diselesaikan untuk waktu-waktu ke depan. Mengingat, fenomena ini selalu berulang dan perlu upaya penyelesaian yang komprehensif. Maka perlu adanya sinergi kebijakan antar sektor baik dari sisi hulu maupun hilir, dari sektor produksi dan perdagangan.

Hal senada juga diungkapkan Ketua PBNU Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup, H Aizuddin Abdurrahman. Menurutnya, kebijakan yang perpihak pada rakyat itu memiliki tujuan serta manfaat jangka panjang.

"Selain diperuntukkan meringankan beban rakyat, kebijakan yang dikeluarkan juga tidak boleh bersifat sementara,"  tutur Gus Aiz, sapaan akrabnya.

Apalagi, kata dia, kenaikan harga sembako ini jadi masalah klasik yang selalu terjadi tiap tahun. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk segera membangun kemandirian pangan.

"Memang banyak faktor yang mempengaruhi kenaikan ini. Maka dari itu kemandirian dan inovasi masyarakat mutlak diperlukan untuk menghadapi situasi ini agar tidak terus berulang," jelas Gus Aiz.

Pewarta: Syifa Arrahmah
Editor: Kendi Setiawan