Jakarta, NU Online

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) melakukan rangkaian kunjungan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Kabupaten Madiun, pada Kamis (27/11/2025).

Kunjungan ini difokuskan pada peninjauan kesiapan embarkasi haji berbasis hotel, penguatan peran UMKM lokal dalam penyediaan konsumsi jamaah haji, serta sosialisasi kelembagaan penyelenggaraan haji 1447/2026.

Gus Irfan meninjau sejumlah fasilitas layanan hotel yang disiapkan sebagai bagian dari konsep embarkasi haji berbasis hotel, termasuk Novotel dan Ibis Yogyakarta.

Ia menyampaikan bahwa DIY memasuki babak baru penyelenggaraan ibadah haji setelah ditetapkan sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji melalui Keputusan Menteri Haji dan Umrah RI Nomor 15 Tahun 2025.

“Kami ingin memastikan fasilitas dan layanan untuk jamaah haji harus sebaik-baiknya,” ujar Gus Irfan, melalui keterangan tertulis yang diterima NU Online, Jumat (28/11/2025)..

Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan haji membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan.

“Sukses penyelenggaraan haji bergantung pada kesigapan setiap unsur. Kami berharap seluruh pihak mempersiapkan diri dengan penuh dedikasi,” tambahnya.

Hotel Ibis dan Novotel YIA disiapkan sebagai fasilitas setara asrama haji dengan standar modern.

“Lebih dari 200 kamar akan digunakan untuk jamaah dan petugas dengan konfigurasi tiga orang per kamar. Ballroom serta 11 ruang pertemuan dipersiapkan sebagai pusat layanan yang mencakup kesehatan, dokumentasi, hingga proses pemberangkatan,” jelasnya.

Embarkasi Haji Yogyakarta ditargetkan beroperasi pada 2026 dan melayani jamaah dari DIY dan sebagian Jawa Tengah.

“Embarkasi ini diharapkan dapat memangkas jarak dan waktu tempuh jamaah, mengurangi kepadatan di embarkasi lain, serta mengoptimalkan fungsi Bandara Internasional Yogyakarta,” tandasnya.
 

​

Dalam kesempatan yang sama, Gus Irfan bertemu Hamengku Buwono X untuk membahas pelibatan UMKM dalam penyediaan konsumsi jamaah haji 2026. Ia menyebut bahwa HB X sejak lama mendorong pembangunan embarkasi haji di Kulonprogo demi mempermudah pemberangkatan jamaah dari DIY dan wilayah sekitarnya.

"Ini saatnya UMKM lokal mengambil peranan penting dalam pemenuhan konsumsi haji 2026,” kata Gus Irfan.

Menurutnya, penetapan Yogyakarta sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji merupakan wujud perhatian Presiden Prabowo terhadap harapan HB X.

"Peran UMKM di embarkasi yang melayani wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sangatlah penting, terutama dalam mendukung perekonomian lokal dan memenuhi kebutuhan jamaah haji 2026,” tegasnya.

Sementara itu, HB X mengapresiasi langkah Kemenhaj dalam membuka ruang bagi UMKM lokal untuk terlibat dalam layanan konsumsi haji. Menurutnya, keberadaan embarkasi haji akan membuka pasar yang lebih luas bagi produk UMKM.

“Peningkatan kesejahteraan lokal akan terangkat dengan adanya kegiatan embarkasi haji membuka pasar yang luas bagi produk UMKM. Ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM dan menggerakkan roda ekonomi daerah sekitar,” ujar HB X.

Ia juga menilai bahwa berbagai sektor lain, seperti transportasi, penginapan termasuk rencana embarkasi berbasis hotel, serta jasa pendukung lainnya, akan terdorong dengan adanya mobilitas jamaah dan petugas haji.

“Keterlibatan UMKM ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan dan memastikan manfaat penyelenggaraan ibadah haji dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal,” ucapnya.
 

​

Usai agenda di Yogyakarta, Gus Irfan melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Madiun untuk melakukan sosialisasi kelembagaan dan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026.

Ia menyampaikan bahwa Kemenhaj telah merampungkan struktur kelembagaan kantor wilayah tingkat provinsi serta kantor Kemenhaj di tingkat kabupaten/kota.

“Kemenhaj Pusat sudah merampungkan struktur kelembagaan kantor wilayah tingkat provinsi dan kantor Kemenhaj untuk kabupaten/kota di Indonesia,” ujar Gus Irfan dalam kegiatan yang digelar di Gedung PLHUT Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun.

Sosialisasi ini dihadiri para Kasi PHU dan pelaksana PHU dari 10 kabupaten/kota di Jawa Timur. Pada forum tersebut, Gus Irfan kembali menekankan pentingnya integritas dalam seluruh layanan haji.

“Kami menekankan pentingnya integritas tinggi dan melarang keras adanya permainan sedikit pun dalam pelayanan haji,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa para pejabat eselon yang akan dilantik sebagai Plt Kepala Kanwil/Kantor hanya dapat menjadi definitif apabila penyelenggaraan haji 2026 berlangsung sukses, bersih, dan bebas dari penyimpangan.

Gus Irfan juga menyoroti kebutuhan layanan di wilayah Kota Madiun yang belum memiliki PLHUT.

"Kita akan perhatikan,” ujarnya.