MK Uji Aturan Hak Pensiun Presiden dan Wakil Presiden, Pemohon Soroti Kekosongan Hukum
Selasa, 17 November 2026 | 11:00 WIB
Jakarta, NU Online
Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 yang mengatur hak pensiun bagi Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.
Permohonan tersebut diajukan oleh Marcellinoananta Surya Timur, Agripa Try Fosa Sianipar, dan I Wayan Satria Pratama Bayu Negara. Perkara dengan Nomor 428/PUU-XXIV/2026 itu telah diregistrasi pada Senin (16/11/2026).
Para pemohon menyoroti penjelasan Pasal 6 ayat (1) yang mengatur bahwa setiap pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara tegas menyatakan pemberhentian tersebut dilakukan dengan tidak hormat dalam ketetapannya.
Menurut para pemohon, ketentuan tersebut menimbulkan persoalan karena tidak mengatur secara jelas kriteria pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dengan tidak hormat.
"Bahwa dinamika ketatanegaraan mutakhir, terutama diskursus terkait dengan mekanisme pemberhentian atau pengunduran diri atau impeachment pejabat tinggi seperti Presiden dan Wakil Presiden, terdapat kekosongan hukum atau cacat substansial pada instrumen penegakan hukum administrasi pasca-pemberhentian," demikian dikutip NU Online dari surat permohonan tersebut, Selasa (17/11/2026).
Akibatnya, menurut para pemohon, kepastian mengenai hak keuangan, administratif, dan pensiun mantan Presiden maupun Wakil Presiden bergantung pada keputusan politik MPR.
Para pemohon juga menilai ketentuan tersebut menggantungkan kepastian hukum pada penafsiran MPR yang tidak memiliki ukuran jelas. Mereka memandang kondisi itu sebagai persoalan yang perlu diperbaiki demi kepastian hukum.
"Terlebih lagi Para Pemohon merupakan individu yang memiliki kesadaran kritis dan tanggung jawab intelektual terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum nasional," jelasnya.
Dalam petitumnya, para pemohon mengajukan tiga permintaan kepada MK. Pertama, meminta MK mengabulkan permohonan mereka untuk seluruhnya.
Kedua, meminta MK menyatakan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Sebagai alternatif, para pemohon meminta MK menyatakan ketentuan tersebut inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan memperjelas kriteria pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden.
Mereka mengusulkan agar pemberhentian dengan hormat mencakup kondisi meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta diberhentikan akibat perampingan atau alasan nonpelanggaran lainnya.
Sementara itu, pemberhentian dengan tidak hormat diusulkan berlaku bagi Presiden atau Wakil Presiden yang dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan diancam pidana penjara minimal dua tahun, melanggar sumpah atau janji jabatan, serta melakukan perbuatan tercela.
Ketiga, para pemohon meminta MK memerintahkan pemuatan putusan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.