Nasional

PBNU Siapkan 25 Peraturan Jam’iyah, Selaraskan Aturan Organisasi dengan Hasil Muktamar

Kamis, 12 November 2026 | 12:30 WIB

PBNU Siapkan 25 Peraturan Jam’iyah, Selaraskan Aturan Organisasi dengan Hasil Muktamar

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) saat memberikan sambutan pada Konferensi Besar (Konbes) tahun 2026 dengan tema 'Menguatkan Akar Tradisi, Menjaga Keutuhan Negeri' di Lantai 8 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya No.164, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11/2026). (Foto: NU Online/Suwitno).

Jakarta, NU Online 

 

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) mengatakan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 membahas penyesuaian sejumlah peraturan organisasi.

 

Salah satu agenda pembahasan ialah mengubah nomenklatur Peraturan Perkumpulan (Perkum) Nahdlatul Ulama menjadi Peraturan Jam’iyah (Perjam) Nahdlatul Ulama. Perubahan tersebut disertai penyesuaian sejumlah ketentuan mengenai pelaksanaan konferensi di berbagai tingkatan kepengurusan NU.

 

“Ini sangat penting karena ini merupakan petunjuk kegiatan-kegiatan seluruh jajaran PB, PW, PC, MWCNU, dan sampai ke tingkat ranting-ranting,” kata Gus Kikin dalam sambutannya di acara Konbes NU 2026 di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

 

Ia mengatakan terdapat 25 peraturan yang akan diratifikasi dan delapan peraturan lainnya yang akan direvisi. Pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan kesepakatan bersama agar aturan organisasi dapat segera disahkan dan diberlakukan.

 

Menurut Gus Kikin, penyelarasan aturan ini mendesak dilakukan karena sekitar 120 pengurus wilayah dan pengurus cabang NU akan melaksanakan konferensi. Mereka membutuhkan kepastian hukum dan pedoman organisasi.

 

“Banyaknya PW, PC yang masih menemui aturan-aturan ini, ada sejumlah 120 kalau tidak salah. Ini sudah harus melaksanakan konferensi,” ujarnya.

 

Gus Kikin membuka ruang bagi pengurus yang ingin menyampaikan kekurangan, tambahan, maupun usulan terhadap rancangan peraturan. Ia menegaskan Konbes menjadi forum penting untuk memastikan dasar hukum pelaksanaan kegiatan organisasi di tingkat wilayah hingga ranting tetap sejalan dengan hasil muktamar.

 

Selain pembenahan regulasi, Gus Kikin mengajak seluruh jajaran NU menjaga kekompakan dan persatuan di tengah perkembangan situasi di Indonesia. Menurut dia, upaya menjaga kerukunan tidak cukup dilakukan di tingkat PBNU, tetapi perlu melibatkan seluruh struktur organisasi.

 

“Kita menyepakati paling tidak di PBNU akan menjaga kekompakan, persatuan, rukuwah, persatuan ukhuwah. Tidak hanya di PBNU saja, tetapi kita mengajak semua jajaran di seluruh jajaran Nahdlatul Ulama,” kata dia.

 

Ia berharap soliditas organisasi dapat memperkuat kontribusi NU bagi masyarakat sekaligus membantu menjaga bangsa Indonesia dari ancaman perpecahan.

 

“Semoga kita mampu untuk selalu bersama-sama, sehingga kita mampu untuk memberikan manfaat, kita mampu untuk menjaga supaya bangsa Indonesia ini terhindar dari perpecahan,” ujarnya.