Jakarta, NU Online

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menyebut bahwa wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bukan sesuatu yang baru. Ia mengaku, hal itu juga sempat masuk bahan diskusi sebelum pelaksanaan Pilkada 2024.

"Diskusi soal misalnya kepala daerah dipilih DPRD kan juga bukan tidak pernah, kita pernah mengalami sama seperti kita menjelang 2024, kita berdiskusi sekitar apakah kita kembali menganut sistem proporsional dengan daftar nama terbuka tertutup," katanya dalam konferensi pers di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

Hanya saja, Afif menjelaskan KPU pada akhinya hanya akan menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang (UU). 

"Diskursus seputar idealitas Pilkada, usulan di DPRD dan seterusnya sebagaimana juga diskursus seputar refleksi atas partisipasi yang memang turun meskipun masih dalam 70 persen Ini kan dinamika pasca Pilkada," jelasnya.

"Kami sebagai penyelenggara (pemilu) dalam konteks ini ya akan menjalankan sebagaimana aturan saja," tambahnya.

Lebih lanjut, Afif mengatakan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sudah masuk dalam prolegnas prioritas 2025 di Baleg DPR. Ia menginginkan adanya pembahasan yang padat untuk membahas beragam aspirasi terkiat Pemilu dan Pilkada. Menurutnya, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk membahas aspirasi mengenai perbaikan Pemilu dan Pilkada.

"Bagaimana kita semua teman-teman mendorong idealitas yang ada dalam engineering atau rekayasa pemilu yang kita pikirkan ini kemudian terfasilitasi terakomodasi dalam revisi undang-undang pemilu, sehingga apa yang kita idealkan tentang pemilu kita bisa kemudian lebih sesuai yang kita harapkan, sesuai yang kita idealkan," terangnya.

Diketahui, wacana itu muncul karena terlontar dari mulut Presiden Prabowo Subianto dengan alasan Pilkada selalui berbiaya tinggi. Hal itu dikatakannya saat acara HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis (12/12/2024) malam. 

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," katanya.

Prabowo juga menyatakan uang anggaran untuk Pilkada itu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting bagi masyarakat. Ia pun juga meminta harus ada perbaikan sistem yang harus dibenahi bersama.

"Ini sebetulnya begitu banyak ketum parpol di sini. Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga, gimana?," tanyanya.