Jakarta, NU Online

Pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan berlangsung pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Menjelang pelantikan Presiden dan Wapres RI periode 2024-2029 itu, terdapat wacana penambahan jumlah kementerian negara.

Kabarnya, Prabowo akan menambah jumlah kementerian di kabinetnya menjadi 44 kementerian. Tiga kementerian baru di antaranya adalah Kementerian Perumahan, Kementerian Penerimaan Negara, dan Kementerian Haji.

1. Kementerian Penerimaan Negara

Prabowo Subianto kabarnya akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Ia akan memisahkan sektor pajak dan bea cukai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Rencana Prabowo membentuk Kementerian Penerimaan Negara dan memisahkan pajak-bea cukai dari Kemenkeu ini diungkapkan Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Burhanuddin Abdullah.

“Yang pertama yang akan diubah kelembagaannya adalah penerimaan negara. Mudah-mudahan Insyaallah akan ada Menteri Penerimaan Negara,” kata Burhanuddin dikutip dari kanal Youtube UOB Indonesia, Rabu (9/10/2024).

Burhanuddin menjelaskan, Kementerian Penerimaan Negara dibentuk dengan tujuan untuk mendukung program-program strategis pemerintahan Prabowo-Gibran selama lima tahun ke depan.

Program-program itu meliputi makan bergizi gratis, perbaikan infrastruktur pendidikan, mempercepat pendidikan dokter, dan lumbung pangan nasional. Sementara program yang menelan anggaran besar adalah makan bergizi gratis.

2. Kementerian Perumahan

Kementerian PUPR akan dipecah dua, menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat dengan alasan agar bisa lebih efektif menyediakan rumah bagi masyarakat.

Prabowo menargetkan membangun 3 juta hunian setiap tahun. Rinciannya, 2 juta rumah akan dibangun pemerintah di perdesaan, sementara 1 juta apartemen di kota.

Rencana itu diungkapkan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, dalam pertemuan APEC Business Advisory Council di Jakarta pada Sabtu, 31 Agustus 2024.

Pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan akan dipercayakan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuannya untuk mendorong pengembangan UMKM di daerah sekaligus menciptakan kelas menengah baru.

3. Kementerian Haji

Wacana pembentukan Kementerian Haji disuarakan oleh asosiasi perjalanan haji dan umrah. Jika wacana ini diwujudkan pemerintahan Prabowo maka akan ada pemisahan nomenklatur antara Kementerian Agama dan Kementerian Haji.

Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag) Sunanto mengatakan, sampai saat ini belum ada pembicaraan di kalangan internal Kementerian Agama terkait hal tersebut.

"Nggak ada. Belum ada pembicaraan. Karena itu kan kebijakan presiden. Maka kita ikut saja," kata Sunanto saat Media Gathering di kawasan Jakarta Pusat pada Senin (7/10/2024).

"Ya karena itu bukan kewenangan Kementerian Agama juga, apapun kebijakan pemerintahan baru, pasti akan kami laksanakan," sambungnya.