Jakarta, NU Online

 

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Organisasi, Keanggotaan, Kaderisasi, dan Kerja Sama, H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama tidak berkaitan dengan aliran uang hasil korupsi.

 

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul menanggapi pengakuan tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq. Fahd mengaku pernah dimintai uang oleh Arif Sugiyanto hingga Rp100 miliar dan memberikan Rp70 miliar untuk dana talangan Muktamar NU.

 

"Sekali lagi saya tegaskan tidak ada kaitannya dengan uang hasil korupsi. Jika ada yang mengaku-ngaku mengatasnamakan NU untuk mencari dana apalagi itu hasil korupsi itu sesungguhnya sama sekali tidak ada urusannya dengan NU," katanya kepada NU Online di Lobi Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11/2026).

 

Ia meminta pihak-pihak yang menyampaikan tudingan tersebut untuk menunjukkan bukti konkret. Menurutnya, pernyataan seseorang tanpa disertai bukti tidak seharusnya menyeret nama NU sehingga dapat merugikan nama baik PBNU.

 

"Jadi, sekali lagi ini jangan membuat opini, membuat pernyataan yang terkesan ada uang hasil korupsi yang mengalir dalam kaitan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-35. Ini sungguh merugikan organisasi, mencemarkan nama baik jam'iyyah," tegasnya.

 

Ia mengatakan PBNU akan mencermati perkembangan perkara tersebut, termasuk bukti-bukti yang mungkin terungkap dalam persidangan mendatang.

 

"Apakah benar ada uang hasil korupsi yang mengalir ke Muktamar Nahdlatul Ulama. Jika benar maka pihak-pihak yang melakukan itu harus bertanggung jawab sepenuhnya," tegasnya.

 

Gus Ipul kembali memastikan bahwa penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU tidak memiliki kaitan dengan penggunaan uang hasil korupsi.

 

"Sebagai bagian dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sekali lagi saya memastikan, sekali lagi, tidak ada kaitannya uang hasil korupsi dengan muktamar yang lalu," terangnya.

 

Diketahui, Fahd mengaku telah diminta sejumlah uang oleh Arif pada Agustus 2026 silam. Sempat beberapa kali menolak, namun Fahd akhirnya memberikan uang tersebut setelah Arif membawa nama seseorang petinggi yang tidak disebutkan namanya.

 

"Tapi gini, Arif itu mintanya Rp100 miliar. Dari tanggal 25 Agustus, dia telepon saya, saya tolak. 26, saya tolak. 27, dia telepon bawa nama petinggi, yang nggak etis lah saya sebutkan namanya, salah satu petinggi yang disebut sama dia. Akhirnya saya meminjamkan uang (Rp70 miliar) tersebut. Itu bener-bener saya minjemin dalam arti dana talangan NU. Dana talangan Muktamar NU," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/11/2026) malam.