Vaksin Sinovac Tiba, Komisi VIII DPR: Bukan Berarti Covid-19 Selesai
Rabu, 9 Desember 2020 | 03:30 WIB
Jakarta, NU Online
Vaksin Covid-19 Sinovac telah tiba di Indonesia. Namun demikian, hal tersebut bukan berarti virus mematikan itu sudah usai. Adanya vaksin merupakan bagian dari ikhtiar bangsa Indonesia untuk mempertahankan diri.
Hal itu diingatkan oleh Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Marwan Dasopang, Senin lalu dikutip NU Online dari situs resmi PKB pada Selasa (8/12).
Politisi yang akrab disapa Mardas ini lantas meminta masyarakat untuk tetap menerapkan adaptasi kebiasaan baru yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M).
Ia berharap pesannya itu dilakukan. Mardas pun meminta masyarakat perlu percaya diri dengan memakai masker, sering bersih-bersih, dan jaga jarak.
"Sebetulnya sebelum ada pandemi kan orang sudah lakukan itu," ucapnya.
Lebih jauh, ia mendorong pemerintah untuk memastikan keamanan vaksin Covid-19. Ditekankan pula agar pemerintah dapat memberikan vaksin kepada masyarakat, secara bertahap. Sebab menurutnya, vaksin benar-benar aman dan dapat membantu.
"Pemerintah (harus) bisa melayani masyarakat sekalipun bertahap," tuturnya.
Selain itu, ujar Mardas, pengadaan vaksin Covid-19 itu dapat diutamakan kepada masyarakat yang bekerja di lapangan. Misalnya tenaga kesehatan dan guru.
"Paling tidak kita berharap memang masyarakat yang berada di publik itu yang didahulukan. Guru-guru kemudian, ya semua lah, yang melayani masyarakat kita (adalah) ujung tombak di lapangan," terangnya.
Sebelumnya diberitakan Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia telah menerima 1,2 juta dosis vaksin Sinovac yang telah lolos uji klinis di Bandung, Jawa Barat. Pengumuman ini disampaikan Presiden Jokowi di semua media sosial pribadinya, Ahad (6/12).
Tepat awal Januari 2021, pemerintah mengupayakan 1,8 juta dosis vaksin ada di Indonesia. Selain dalam bentuk jadi, pemerintah akan mendatangkan 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku pada Desember tahun ini. Serta disediakan 30 juta dosis pada bulan Januari 2021.
"Vaksin-vaksin dalam bentuk bahan baku ini akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma selaku BUMN produsen vaksin,” kata Jokowi.
Ia menambahkan, terkait jadwal vaksinasi di Indonesia, pemerintah membutuhkan tahapan-tahapan yang ketat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Menurutnya, seluruh prosedur ilmiah persiapan vaksinasi akan dilalui pemerintah dengan baik. Semua itu dilakukan semata untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat serta meningkatkan efektivitas vaksin Covid-19 tersebut.
"Pertimbangan ilmiah serta hasil akhir uji klinis akan menentukan kapan vaksinasi Covid-19 dapat dilakukan," tutupnya.
Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Fathoni Ahmad