Serang, NU Online
Sedikitnya 41 pondok pesantren di Banten dari 2.500 pesantren yang sudah mendapatkan bantuan dana stimulan dari pos kesehatan pesantren (poskestren) segera ditunggu laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara tertulis oleh Departemen Kesehatan (Depkes).
Setelah sempat ditunggu selama 6 bulan, hingga kini belum ada laporan-laporan dari 41 pesantren kepada Depkes secara lengkap, sebab peraturan ini sudah tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/BI.1/3481/2008.<>
Perwakilan Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Depkes dr Leni mengatakan, masing-masing pesantren mendapatkan bantuan dana stimulan poskestren sebesar Rp 56 juta yaitu Rp 54 juta untuk pengadaan bangunan dan Rp 2 juta untuk pembelian alat kesehatan sederhana. “Kami melakukan pencairan dana tersebut pada Desember tahun lalu,” katanya.
”Karena sudah 6 bulan berjalan, kami menanti adanya laporan secara tertulis dari pihak penerima,” urai Leni usai menghadiri rapat koordinasi dengan Forum Silaturahim Pondok Pesantren (FSPP) se-Banten di Pesantren Daar El Istiqomah, Penancangan, Kota Serang, Ahad (28/6) kemarin.
Hadir pada pertemuan tersebut pengurus FSPP kabupaten/kota, serta sejumlah pimpinan pesantren. Ia mengatakan, laporan tersebut harus disajikan secara tertulis dan lengkap karena menggunakan dana APBN.
Dalam 6 bulan setelah pencairan dana, kegiatan dan pembangunan poskestren itu sudah harus dilakukan. Ditanya alokasi pesantren di Banten yang akan menerima bantuan serupa tahun ini, Leni mengatakan, akan melihat ajuan dari provinsi masing-masing.
“Syaratnya mereka harus mengajukan proposal. Kami akan melihat kegiatan mereka, jumlah santri mereka, tingkat urgenitas, dan lainnya. Kalau memang sudah memenuhi kriteria setelah kami lakukan verifikasi, maka pesantren yang bersangkutan akan diberikan bantuan,” ulasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Harian FSPP Banten Fatah Sulaeman mengungkapkan, hingga kini, baru 29 pesantren yang menyerahkan laporan. Sementara sisanya menyusul. Ia mengakui, karena faktor sumber daya, tidak semua pesantren menyajikan laporan secara profesional. Karena itu, kata dia, penting dilakukan pelatihan kepada tenaga pesantren untuk menyusun laporan. Ia yakin, bulan Juli nanti seluruh laporan sudah selesai.
Fatah mengungkapkan saat ini sedang menunggu proposal pengajuan dari masing-masing daerah terkait poskestren 2009. “Mudah-mudahan Desember ini kembali bisa dicairkan,” kata Fatah kepada kontributor NU Online Candra Zaini. (nam)
Sedikitnya 41 pondok pesantren di Banten dari 2.500 pesantren yang sudah mendapatkan bantuan dana stimulan dari pos kesehatan pesantren (poskestren) segera ditunggu laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara tertulis oleh Departemen Kesehatan (Depkes).
Setelah sempat ditunggu selama 6 bulan, hingga kini belum ada laporan-laporan dari 41 pesantren kepada Depkes secara lengkap, sebab peraturan ini sudah tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/BI.1/3481/2008.<>
Perwakilan Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Depkes dr Leni mengatakan, masing-masing pesantren mendapatkan bantuan dana stimulan poskestren sebesar Rp 56 juta yaitu Rp 54 juta untuk pengadaan bangunan dan Rp 2 juta untuk pembelian alat kesehatan sederhana. “Kami melakukan pencairan dana tersebut pada Desember tahun lalu,” katanya.
”Karena sudah 6 bulan berjalan, kami menanti adanya laporan secara tertulis dari pihak penerima,” urai Leni usai menghadiri rapat koordinasi dengan Forum Silaturahim Pondok Pesantren (FSPP) se-Banten di Pesantren Daar El Istiqomah, Penancangan, Kota Serang, Ahad (28/6) kemarin.
Hadir pada pertemuan tersebut pengurus FSPP kabupaten/kota, serta sejumlah pimpinan pesantren. Ia mengatakan, laporan tersebut harus disajikan secara tertulis dan lengkap karena menggunakan dana APBN.
Dalam 6 bulan setelah pencairan dana, kegiatan dan pembangunan poskestren itu sudah harus dilakukan. Ditanya alokasi pesantren di Banten yang akan menerima bantuan serupa tahun ini, Leni mengatakan, akan melihat ajuan dari provinsi masing-masing.
“Syaratnya mereka harus mengajukan proposal. Kami akan melihat kegiatan mereka, jumlah santri mereka, tingkat urgenitas, dan lainnya. Kalau memang sudah memenuhi kriteria setelah kami lakukan verifikasi, maka pesantren yang bersangkutan akan diberikan bantuan,” ulasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Harian FSPP Banten Fatah Sulaeman mengungkapkan, hingga kini, baru 29 pesantren yang menyerahkan laporan. Sementara sisanya menyusul. Ia mengakui, karena faktor sumber daya, tidak semua pesantren menyajikan laporan secara profesional. Karena itu, kata dia, penting dilakukan pelatihan kepada tenaga pesantren untuk menyusun laporan. Ia yakin, bulan Juli nanti seluruh laporan sudah selesai.
Fatah mengungkapkan saat ini sedang menunggu proposal pengajuan dari masing-masing daerah terkait poskestren 2009. “Mudah-mudahan Desember ini kembali bisa dicairkan,” kata Fatah kepada kontributor NU Online Candra Zaini. (nam)
