Warta
Butuh Ketegasan Pemerintah Mengatasi Kekerasan terhadap Agama
Kamis, 11 September 2008 | 03:14 WIB
Jakarta, NU Online
Pemerintah didesak untuk bertindak tegas dalam menangani rangkaian kasus kekerasan dan ancaman terhadap kebebasan beragama yang hingga kini masih terjadi di Indonesia.
"Pemerintah masih kalah terhadap ormas-ormas agama yang menaungi agama itu," kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Gatot Triyanto, dalam konferensi pers di Kantor YLBHI, Jakarta, Rabu (10/9) kemarin.<>
LBH meyakini, kekerasan tidak hanya menimbulkan rasa takut, tapi juga telah menyerah secara terhadap kebebasan dan hak sipil. Hal ini menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan budaya dialogis.
Pada kesempatan yang sama, Direktur LBH Jakarta Asfinawati menambahkan, agama seakan-akan telah dijadikan pembenaran dalam melakukan tindakan kekerasan untuk mendesak Pemerintah mengikuti kehendak kelompok tertentu.
"Mereka mencopot plang, bahkan merusak tempat ibadahnya," kata Asfinawati.
Selain itu, kata Asfinawati, Pemerintah pun kurang tegas dalam sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pelarangan ajaran suatu kepercayaan, sehingga melahirkan kekerasan. "Ini karena pemahaman yang berbeda," ujarnya. (kcm/rif)
Pemerintah didesak untuk bertindak tegas dalam menangani rangkaian kasus kekerasan dan ancaman terhadap kebebasan beragama yang hingga kini masih terjadi di Indonesia.
"Pemerintah masih kalah terhadap ormas-ormas agama yang menaungi agama itu," kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Gatot Triyanto, dalam konferensi pers di Kantor YLBHI, Jakarta, Rabu (10/9) kemarin.<>
LBH meyakini, kekerasan tidak hanya menimbulkan rasa takut, tapi juga telah menyerah secara terhadap kebebasan dan hak sipil. Hal ini menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan budaya dialogis.
Pada kesempatan yang sama, Direktur LBH Jakarta Asfinawati menambahkan, agama seakan-akan telah dijadikan pembenaran dalam melakukan tindakan kekerasan untuk mendesak Pemerintah mengikuti kehendak kelompok tertentu.
"Mereka mencopot plang, bahkan merusak tempat ibadahnya," kata Asfinawati.
Selain itu, kata Asfinawati, Pemerintah pun kurang tegas dalam sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pelarangan ajaran suatu kepercayaan, sehingga melahirkan kekerasan. "Ini karena pemahaman yang berbeda," ujarnya. (kcm/rif)
