Jakarta, NU Online
Mantan presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak terburu-buru untuk membuat Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi. Gus Dur menyarankan untuk mendalami terlebih dahulu persoalan yang berakaitan dengan pornografi dan pornoaksi tersebut.

“DPR jangan terburu-buru untuk membuat undang-undang anti pornografi dan pornoaksi itu. Sebaiknya didalami dulu persoalannya,” kata Gus Dur dalam jumpa pers di Kantor PBNU, Jl. Kramat Raya Jakarta, Sabtu (21/1).

Sebagaimana diketahui, saat ini DPR sedang membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Anti-Pornografi dan Pornoaksi. RUU tersebut ditangani oleh Panitia Khusus (Pansus).

Ada 68 lembaga/unsur masyarakat yang dilibatkan dalam pembahasan tersebut. Mereka terdiri dari kalangan: agamawan, perempuan, profesional, lembaga, organisasi nonpemerintah, artis, dan budayawan.

Saat disinggung soal rencana penerbitan majalah Playboy di Indonesia, Gus Dur memilih tak berkomentar banyak. “Soal majalah Playboy jangan tanya sama saya lah,” katanya. (rif)