Jakarta, NU Online
Perlunya pengawasan terhadap pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan dikritik tajam oleh mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). "Pemerintah tidak punya urusan dengan pesantren atau pendidikan, jadi tidak usah ikut campur," kata Gus Dur seusai menerima kunjungan delegasi UMNO, dipimpin Menteri Luar Negeri Malaysia Dato' Seri Syed Hamid Albar yang juga Pengurus Biro Antarbangsa Majlis Tertinggi UMNO, Sabtu (22/10) pekan lalu.

Kritik itu kembali dilontarkan Gus Dur ketika berbuka puasa bersama wartawan, di Jakarta, Minggu (23/10). Menurut Gus Dur, pengawasan terhadap pesantren atau lembaga pendidikan lainnya tidak perlu dilakukan pemerintah karena itu hanya mengulang apa yang dilakukan rezim Orde Baru.

"Dulu hanya pesantren yang tersisa sebagai penahan represi Orde Baru dan sekarang ini semangat kejujuran dan demokrasi ada di pesantren," kata Gus Dur.

Menurutnya, pengawasan terhadap pesantren cukup dilakukan masyarakat sendiri. Artinya, jika dirasakan ada yang keliru biar masyarakat sendiri yang melakukannya. Termasuk kalau ada organisasi yang dianggap ekstrem, cukup masyarakat yang mengawasi. Karena jika lembaga pendidikan tersebut keliru atau mengajarkan hal yang negatif, orangtua tidak akan memasukkan anak-anaknya ke situ.

Pemerintah boleh saja menganggap suatu organisasi ini atau itu, pesantren ini atau itu ekstrem, namun dalam hal pengawasan cukup dilakukan masyarakat. Pesantren, katanya mampu mengurus dirinya sendiri, dan negara tidak perlu mengatur.

Sebelumnya, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mensinyalir dari 17.000 pesantren di Indonesia, ada dua atau tiga pesantren yang mengajarkan Islam secara tidak benar dan menjadi tempat cuci otak sehingga banyak orang yang melakukan aksi bom bunuh diri di Indonesia.

Urus BBM

Selain menolak pengawasan pesantren Gus Dur meminta lebih baik JK mengurus persoalan yang lebih bermanfaat untuk rakyat. ”Urusin saja BBM bagaimana biar murah. Bagaimana penghasilan masyarakat Indonesia naik dan bisa membeli BBM yang membumbung tinggi harganya. Nggak usah ngurusin yang lain-lain lah. Itu saja!,” sambung Gus Dur.

Saat ditanya tentang setahun kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Gus Dur menolak berkomentar. Dia lebih antusias ketika ditanya soal sepak terjang Jusuf Kalla. ”Nah, yang ini (soal JK-red) boleh,” tukasnya.

Gus Dur juga menilai pernyataan JK yang bersedia dicalonkan menjadi Presiden 2009 adalah untuk mengalihkan perhatian masyarakat.  (gdn/cih)