Jakarta, NU Online
Kontroversi usulan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) mendapat tanggapan dari Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU). Organisasi yang menaungi 12 ribu lembaga pendidikan NU di seluruh Indonesia ini meminta pemerintah untuk bersikap arif dan bijaksana dengan menggelar UN ulang mengingat banyaknya jumlah siswa yang tidak lulus ujian tersebut.
“Kami minta pemerintah bisa arif dan bijaksana. Beri kesempatan bagi siswa yang tidak lulus untuk ikut ujian (UN) susulan,” kata Ketua Umum PP LP Maarif NU Nadjid Muchtar kepada wartawan di kantornya Jalan Taman Amir Hamzah, Matraman Timur, Jakarta, Kamis (29/6)
<>LP Ma’arif NU, kata Nadjid, menilai akan terasa tidak adil jika standar kelulusan seorang siswa diukur dengan UN. Pasalnya, lanjutnya, pendidikan di Indonesia belum merata. “Problemnya kan pemerataan. Di daerah (desa) dan di kota kan tidak sama. Jadi, tidak adil kalau Ujian Nasional itu jadi standar kelulusan,” katanya.
Menurut Nadjid, UN seharusnya digelar hanya menjadi alat ukur untuk memetakan kualitas pendidikan secara nasional. ”Unas mestinya untuk alat pemetaan saja, bukan meluluskan siswa. Pihak sekolah, saya kira lebih tahu soal kualitas siswanya,” katanya.
Tak Setuju Tawaran Paket C
LP Ma’rif NU, kata Nadjid, juga tidak setuju tawaran pemerintah tentang penyelenggaraan program Paket C bagi siswa yang tidak lulus. Tawaran tersebut dinilai cukup memberatkan siswa, karena biayanya mahal.
“Nggak usah pake Paket C segala. Paket C itu mahal, Rp 180 ribu biayanya,” ujar Nadjid. (rif)
