Jakarta, NU Online
Kehidupan sederhana yang dialami oleh para anggota Muslimat NU di desa-desa seluruh Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Sebagai rasa tanggung jawabnya, Muslimat NU berupaya memberdayakan mereka dengan meningkatkan perekonomian keluarga.

Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan salah satu usaha yang kini tengah digagas adalah pendirian outlet-outlet yang nantinya akan memasarkan produk pertanian di 7 lokasi di 5 propinsi se Indonesia hasil kerjasama dengan Departemen Pertanian.

<>

“Saatnya kita menyapa ummat dengan sapaan kualitatif, dan produk yang ditawarkan terbuka bagi siapa saja, boleh pesantren, aisiyah, termasuk non muslim,” katanya dalam workshop Persiapan dan Sosialisasi Pengembangan Outlet Pertanian di Wisma Syahida Ciputat, Jum’at (2/11).

Dengan model dakwah seperti ini, Khofifah berharap selain dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya, siapa tahu mereka bisa meningkatkan ibadahnya tanpa memandang asal usulnya karena ini merupakan ukhuwah insaniyah. “Siapa tahu yang sebelumnya tidak mau melakukan doa kunut menjadi mau,” katanya.

Berdasarkan pengalamannya disejumlah daerah, banyak produk yang dimiliki oleh warga NU memiliki variasi yang luar biasa, namun, akibat sentuhan teknologi yang kurang, produk tersebut tidak bisa bertahan lama sehingga tidak bisa dijual ke daerah yang jauh. Nilai tambah yang kecil ini menyebabkan warga NU tidak dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Tujuh daerah yang saat ini menjadi pilot project adalah Jatim yang mencakup Kab. Jombang, Situbondo dan Lumajang, Jateng di Kab. Tegal, Jabar di Kab. Tasikmalaya, Lampung di Kab. Tenggamus dan Riau di Pekanbaru.

“Kami berharap tujuh daerah yang menjadi percontohan ini bisa menjadi replikasi di daerah lainnya,” katanya. Diupayakan kedepan dapat dikembangkan ke 21 titik seperti usulan serupa.

Program ini sebenarnya merupakan proses penguatan peran. Sebelumnya, Muslimat NU telah menjalankan program penuntasan buta aksara yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan program bina usaha untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki.

Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan ini mengungkapkan bahwa Muslimat NU telah mulai memikirkan pemberdayaan ekonomi anggotanya sejak kongres Muslimat tahun 1979 di Kaliurang Jogjakarta.

Pada tahun 1998, dimulai langkah baru dengan pembentukan badan hukum untuk menjalankan aktifitas ekonomi setelah terbuka peluang untuk ini pasca terbitnya Peraturan Pemerintah tentang UU Koperasi. Kini Muslimat NU telah memiliki 4 badan hukum untuk mengelola berbagai kegiatannya dan untuk program outlet ini digunakan Yayasan Kesejahteraan Muslimat. Pada kongres ke XV di Batam, juga diputuskan adanya bidang Ekonomi, Koperasi dan Agrobisnis. (mkf)